Kejari Hentikan Penyidikan Kasus Money Politic dalam Pilkada Garut 2018, Kok Bisa ?

ilustrasi

GARUT,(GE).- Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut akhirnya menghentian penyidikan kasus politik uang (money politic) yang diduga dilakukan tim sukses dari pasangan petahana saat kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut 2018. Kaejari beralasan kasus tersebut tidak memenuhi unsur pidana dalam Undang-undang Pilkada.

“Setelah kami pelajari dengan seksama, ternyata peristiwanya itu bukan pelanggaran pidana Pemilu money politik,” ujar Kepala Kejari Garut, Azwar, usai Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilkada Garut di Gedung Graha Patriot, Garut, Kamis (5/7/18) malam.

Diakuinya, Kejari Garut sudah menerima berkas kasus dugaan pidana politik uang dalam pelaksanaan Pilkada Garut, kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil analisa Kejari Garut, praktik politik uang itu dilakukan dalam kampanye tertutup, berdasarkan undang-undang tidak masuk pelanggaran pemilu.


“Kalau pemberian uang untuk konsumsi dan transportasi dalam pelaksanaan kampanye tertutup itu tidak dilarang. Berkas kasus itu selanjutnya dikembalikan ke penyidik Polres Garut dan akhirnya kasus tersebut dihentikan, ” katanya.

Sebelumnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Garut telah memproses kasus dugaan politik uang oleh seorang kader partai pendukung paslon petahana di Desa Sindangpalay, Kecamatan Karangpawitan, Garut.

Ketua Panwaslu, Garut Asep Burhan menyatakan, kasus tersebut berdasarkan analisa panwaslu memenuhi unsur pidana politik uang sehingga kasusnya diserahkan ke polisi dan Kejari.

“Itu sudah kajian pidana, panwas melimpahkannya ke Gakumdu (penegakan hukum terpadu),” tukasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI