Kecewa Tak Digubris, Pedagang Pasar Limbangan Tunggu Bupati Rudy Tanggal 27 Januari

PEMKAB, (GE).- Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Limbangan (P3L) Basar Suryana, mengaku sudah berkali-kali menyampaikan aspirasi kepada DPRD Kabupaten Garut dan Pemkab Garut. Namun mengaku tak digubris Pemkab Garut.

Saat itu, Basar menilai pembangunan pasar sudah merusak sumber air warga. Pasalnya PT Elva Primandiri selaku pengembang menggunakan sumur artesis.

“Kami meminta kepada Bupati untuk segera menyelesaikan masalah ini. Jangan hanya mengumbar janji,” ujar Basar saat berunjuk rasa di kawasan Bundaran Simpang Lima, Selasa (19/1/ 2016).

Basar bersama pedagang lainnya, menuntut Pemkab Garut untuk segera melaksanakan putusan PTUN dan Ombudsman terkait penghentian sementara seluruh kegiatan pembangunan di Pasar Limbangan.

Hingga saat ini PT. Elva Primandiri selaku pengembang tak mengindahkan putusan tersebut. Pembangunan pasar pun masih dilakukan. Padahal Badan Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu (BPMPT) Kabupaten Garut telah mencabut surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“Kami sangat kecewa dan melayangkan permohonan ke Bupati untuk tindak lanjut putusan PTUN,” ucapnya.

Basar melanjutkan, P3L menunggu kedatangan Bupati pada 27 Januari tahun ini (2016) untuk datang ke Limbangan. Selain itu, P3L juga meminta kepada dewan untuk menetapkan status quo pembangunan pasar.

Teten Winarsa (45), warga Kampung Sindanganom, Kecamatan Limbangan, mengatakan sejak pembangunan dimulai tidak ada izin yang diajukan kepada warga. Ditambah saat ini masalah artesis dan tempat sampah tidak diurus pihak pengembang.

“Selain itu masalah parkir juga tidak diperhatikan. Jangan sampai halaman warga jadi tempat parkir,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Garut, Deden Sopian, berjanji akan mendorong Bupati untuk segera mendatangi warga Limbanhan. Komisi B pun akan segera turun ke lapangan sebelum tanggal 27 Januari.

“Kami akan melihat lokasi sampah yang mengganggu dan pengeboran artesis. Dari hasil pertemuan dengan pedagang, rekomendasi yang akan diajukan ke eksekutif harus sesuai aturan. Jika IMB nya dicabut harus diberhentikan pembangunan,” jelasnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN