Kasus Suap Pilkada Garut, Hak Komisioner KPU Garut Tersangka Gratifikasi Resmi Dihentikan

ILUSTRASI

GARUT,(GE). – Hak Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, tersangka gratifikasi kasus pendaftaran calon bupati dari jalur perseorangan seperti honor setiap bulan resmi dihentikan sesuai keputusan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Jawa Barat.

“Mulai Juni kemarin hak-haknya sudah dihentikan,” kata Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi kepada wartawan di Garut, Selasa (03/07/2018)

Dijelaskannya, Ade Sudrajat komisioner yang tersandung hukum kasus suap pendaftaran calon Bupati Garut dari jalur perseorangan itu sudah diproses oleh Kepolisian Daerah Jawa Barat.


Hilwan menyebut, sejak ditangkap per Februari 2018, Komisoner KPU Garut tersebut tetap mendapatkan hak-haknya seperti honor setiap bulan. “Kalau dulu (sebelum jadi tersangka) hak-haknya diberikan, sekarang sudah diputuskan dan hak-haknya sudah tidak ada,” ungkapnya.

Dijelaskannya, KPU Garut selama ini masih memiliki empat komisioner untuk melaksanakan penghitungan suara Pilkada Garut dan Pilkada Provinsi Jabar termasuk persiapan pendaftaran calon legislatif.

Masih menurut Hilwan, terkait penggantian komisioner yang tersandung hukum, kebijakan tersebut kewenangan KPU Provinsi Jawa Barat, sedangkan KPU Garut tidak dapat menuntut penambahan komisioner.

“Kita saat ini berjalan empat orang saja, kalau untuk penggantian itu kebijakan KPU Provinsi, kita ada penggantian atau pun tidak tetap berjalan,” katanya.

Sebelumnya, tim dari Polda Jabar menangkap seorang Komisioner KPU Garut dan Ketua Panwaslu Garut terkait dugaan kasus suap/ gratifikasi. Sejak ditangkap Februari 2018, Komisioner KPU Garut mendapatkan honor atau uang kehormatan dari KPU Garut sebesar Rp11 juta per bulan, sedangkan dana lainnya seperti biaya perjalanan sudah dihentikan sejak awal. (Tim GE)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI