Kampanye Pilkada Garut 2018, Panwaskab Mulai Temukan Bukti Pelanggaran “Money Politic”

Ahmad Nurul Syahid (Komisioner Panwaskab Garut, Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu)***

GARUT, (GE).- Memasuki masa kampanye, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Garut dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) baru-baru ini menemukan sejumlah bukti kuat pelanggaran peserta Pilkada Garut 2018. Hal ini dinyatakan setelah Panwaskab melakukan pengumpulan data dan kajian terhadap agenda yang digelar Panwaslu Kecamatan Karangpawitan, Garut, Jum’at (06/04/2018).

Komisioner Panwaskab Garut Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, Ahmad Nurul Syahid mengatakan, pihaknya telah melimpahkan berkas dugaan tindak pidana pemilu kepada Polres Garut yang dilakukan oleh salah satu tim pasangan calon (paslon) berinisal “Z.” Z sendiri diduga telah melakukan ‘money politic’ dengan memberikan sejumlah uang terhadap peserta kampanye yang dilakukan di daerah Desa Simpang Palay, Kecamatan Karangpawitan, Garut.

“Ya, dugaan pelanggaran pidana pemilu itu merupakan hasil temuan dari Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) desa yang sedang mengawasi pada saat kegiatan kampanye,” ungkapnya.


Dijelaskannya, “Z” telah melanggar Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yakni pasal 187A ayat (1) “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

“ Dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota,” yakni pasal 71 ayat (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Pemilih. Ayat (2) Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye, dan Ayat (3) Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang diberikan dalam bentuk uang,” urainya.

Ditambahkannya, setelah gelar perkara dan telah dikaji dari hasil klarifikasi sebelumnya, pihaknya menemukan bukti-bukti kuat untuk menyatakan adanya dugaan pelanggaran Kampanye untuk ditindaklanjuti sebagai tindak pidana pemilu. (Hendra YG)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI