Kamis Besok, MA Gelar Pemilihan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial

KEPALA Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, SH., MS, saat memberikan keterangan pers tentang rencana pelaksanaan Sidang Paripurna Khusus dalam rangka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Kamis (26/4/18) besok. (Foto : Dok. Biro Hukum dan Humas MA)***

JAKARTA, (GE).- Mahkamah Agung akan menggelar Sidang Paripurna Khusus dalam rangka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Kamis (26/4/18) besok. Rencananya, prosesi pemilihan akan dilangsungkan di ruang Sidang Prof Kusumaatmaja Lt. 14, Gedung Mahkamah Agung, Jalan Medan Mereka Nomor 9-13, Jakarta Pusat.

Menurut Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. Abdullah, SH., MS,

melalui pres rilis yang dikirimkan ke meja redaksi GE, proses pemilihan tersebut didasarkan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 78/KMA/SK/IV/2018 tentang Peraturan Tata Tertib Pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial. Sidang paripurna khusus tersebut terbuka untuk umum.


“Sidang akan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, SH., MH. Sedangkan untuk pelaksanaannya akan dilakukan oleh panitia pemilihan yang diketuai oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum, dengan dibantu oleh para pejabat eselon I dan eselon II di lingkungan Mahkamah Agung,” terang Dr. Abdullah, kepada GE, Rabu (25/4/18) malam.

Dr. Abdullah menjelaskan, saat ini Hakim Agung di Mahkamah Agung termasuk pimpinan berjumlah 48 orang. Proses pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non Yudisial sendiri dinyatakan sah apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung RI.

Apabila Hakim Agung yang hadir tidak mencapai kuorum, kata Dr. Abdullah, maka pemilihan ditunda selama 1 (satu) jam.  Dan apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam masih tidak memenuhi kuorum, maka sidang pemilihan ditunda untuk paling lama 1(satu) hari. Dan apabila setelah penundaan satu hari kuorum juga tidak tercapai, maka pemilihan dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah Hakim Agung yang ada di Mahkamah Agung.

“Namun, jika Hakim Agung yang hadir kurang dari setengahnya, maka proses pemilihan ditunda paling lama 1 (satu) hari dan jika jumlah tersebut juga tidak tercapai, maka pemilihan dilaksanakan sesuai dengan jumlah Hakim Agung  yang hadir,” terang Dr. Abdullah.

Lebih lanjut dikatakan, berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) SK KMA Nomor 78/KMA/SK/IV/2018 bahwa Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dipilih dari dan oleh Hakim Agung dengan mekanisme pemilihan secara langsung bebas dan rahasia.

Hakim Agung yang mendapatkan suara 50% + 1 suara yang sah, maka akan langsung ditetapkan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial terpilih. Namun, jika berdasarkan hasil pemilihan tidak memenuhi jumlah 50%+1 suara yang sah, maka pemilihan akan dilanjutkan dengan putaran kedua dengan 2 orang calon yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua.

Calon yang mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan putaran kedua, kata Dr. Abdullah, langsung ditetapkan menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial. Tetapi, jika pada pemilihan putaran kedua masing-masing calon mendapatkan suara yang sama, maka dilakukan pemilihan untuk putaran yang ketiga.

“Dan jika setelah pemilihan pada putaran ketiga juga mendapatkan suara yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang untuk putaran keempat setelah dilakukan skors selama 3 jam,” terangnya.

Hasil proses pemilihan, lanjut Dr. Abdullah, nantinya akan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemilihan yang dibuat dan ditandatngani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan yang selanjutnya diserahkan kepada Ketua Mahkamah Agung.

Selanjutnya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial terpilih akan disahkan oleh Ketua Mahkamah Agung dengan Surat Keputusan. (SMS)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI