Kadis SDAP : Tidak Ada Aturan yang Dilanggar dalam Studi Situ Bagendit

PEMKAB, (GE).- Kontroversi proyek normalisasi Situ Bagendit terus bergulir. Banyak kalangan yang menuding Pemkab Garut telah melakukan segala cara untuk mengabulkan keinginan Bupati yang mengusung PT. Banyuresmi Artha dalam proyek ini.

Namun belakangan ini, Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan (SDAP) Kabupaten Garut menyebut jika penelitian yang dilakukan di Situ Bagendit, Kecamatan Banyuresmi tak menyalahi aturan. Penelitian tersebut untuk mengetahui kandungan di dalam situ sebelum masuk tahapan selanjutnya.

Kepala Dinas SDAP Kabupaten Garut, Uu Saepudin, mengatakan Pemkab Garut sama sekali tak dirugikan dengan penelitian yang dilakukan PT Banyuresmi Artha. Pasalnya seluruh pembiayaan tidak membebani Pemkab.

“Kalau ada yang mengajukan penelitian Pemkab mempersilakan. Makanya pak Bupati memberikan surat rekomendasi penelitian. Bukan surat kerja sama,” ujar Uu di Kantor SDAP, Jalan Samarang, Garut, Jumat (27/5/).

Permasalahan yang terjadi saat ini, lanjut Uu, bisa disebabkan karena kurangnya informasi yang diterima pihak DPRD Kabupaten Garut. Selain itu diakui Uu terdapat kesalahan yang dilakukan PT Banyuresmi Artha.

“Mereka memasang plang dengan tulisan kerjasama untuk normalisasi dan pengerukan. Itu yang salahnya. Padahal sekarang itu sedang penelitian,” ucapnya.

Uu menambahkan, hasil penelitian itu akan dipakai sebagai dasar proses penanganan Situ Bagendit. Jika memang terdapat kandungan pasir bisa dilakukan pengerukan. Namun belum tentu hasil penelitian itu menunjukan hal positif.

“Bisa jadi setelah diteliti hanya lumpur yang ada di sana. Kalau pun hasilnya bagus, pemerintah tentu akan melakukan lelang. PT Banyuresmi Artha juga belum tentu menang lelang meski sudah melakukan penelitian,” katanya.

Penentuan pemenang lelang, tambah Uu, tergantunh perusahaan yang berani membayar lebih besar. Pihaknya pun akan membuka pengumuman lelang kepada semua perusahaan.

“Kalau dari luar negeri ada yang mau dan penawarannya tinggi itu bisa jadi pemenang. Yang pasti sekarang bukan mau mengeruk pasir. Tapi hanya meneliti,” ujarnya.

Dalam Undang-undang nomor 23 pasal 363 ayat 3 tahun 2014 disebutkan Pemda bisa bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mengoptimalkan efisiensi anggaran. Artinya yang dilakukan pemerintah saat ini jelas telah mengacu pada peraturan.

“Pemerintah sekarang sedang berupaya untuk menormalisasi Bagendit. Kami akan memerhatikan semua kepentingan terutama masyarakat sekitar,” ucapnya. Farhan SN***