Jelang Akhir Jabatan Bupati Garut, Beberapa Jabatan Setingkat Kadis Alami Kekosongan

GARUT, (GE).- Menjelang berakhirnya masa jabatan Bupati Garut sejumlah posisi jabatan setingkat kepala dinas di lingkungan Pemkab Garut mengalami kekosongan. Padahal, Pengisian jabatan tersebut harus segera diisi pada bulan ini jika Bupati dan Wakil Bupati akan mencalonkan kembali pada Pilkada 2018.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota pada pasal 71 disebutkan jika kepala daerah dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan. Penggantian bisa dilakukan jika mendapat persetujuan tertulis dari menteri.

Berdasarkan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tahapan penetapan calon akan dilakukan pada 12 Februari. Dengan demikian tenggat waktu untuk melakukan pergantian pejabat maksimal dilakukan pada 11 Agustus, jika Bupati dan Wakil Bupati kembali mencalonkan diri.


Seperti diketahui baru-baru ini jumlah posisi jabatan mengalami kekosongan. Diantara jabatan strategis yang kosong tersebut diantaranya, posisi Kepala Dinas Pendidikan dan Dinas Pertanian.

Selain itu, Direktur RSUD dr Slamet pun disebut-sebut akan diganti karena sudah lima tahun menjabat. Jika terjadi pergantian pejabat enam bulan sebelum penetapan calon, maka KPU berhak untuk membatalkan pencalonan.

Sementara itu, posisi Sekretaris Daerah (Sekda) yang saar ini dipegang Iman Alirahman pun akan segera memasuki masa pensiun. Namun Bupati Garut, Rudy Gunawan menyebut jika jabatan Sekda akan diperpanjang hingga 2019.

“Belum ke arah sana (pergantian Sekda). Pak Iman masih akan jadi Sekda sampai 1 Juli 2019,” ujar Rudy, Selasa (1/8/17).

Rudy sendiri menegaskan, pihaknya belum mempersiapkan pengganti Sekda dari internal Pemkab. Namun jika Sekda mengajukan pensiun sebelum 1 Juli 2019, Rudy baru akan mempersiakan penggantinya.

Diungkapkannya, selain posisi kepala dinas, evaluasi juga akan dilakukan kepada 14 camat. Para camat itu disebut Rudy tak mengikuti pendidikan yang sesuai aturan dan tak mencapai target yang ditetapkan.

“Nanti setelah evaluasi akan dipindah atau diturunkan. Kepala dinas yang lebih dari dua tahun menjabat juga akan dievaluasi,” ujarnya.

Posisi Kepala Dinas Pendidikan sendiri sejak 31 Juli mengalami kekosongan. Menurutnya, pada bulan ini pihaknya akan melakukan proses lelang untuk jabatan Kepala Dinas Pendidikan.

“Prosesnya tiga bulan. Jadi nanti 1 November ada Kadisdik baru. Posisi Sekdisdik juga akan diisi yang baru karena juga akan pensiun,” tukasnya.

Sementara itu, sekda Garut, Iman Alirahman, mengakui jika jabatannya memang akan diperpanjang hingga 2019. Berdasar hasil evaluasi kepada dirinya dan Undang-undang Aparatur Sipil Negara, perpanjangan bisa dilakukan hingga memasuki umur 60 tahun.

“60 tahun itu jatuh pada 1 Juli 2019. Beliau (Bupati) sudah lihat hasil evaluasinya. Jika memang ditugaskan saya siap saja,” tandasnya.

Terkait kekosongan jabatan tersebut, Garut Governance Watch (GGW) angkat bicara. GGW menilai rotasi dan mutasi tersebut harus segera dilakukan agar tak ada kesan politis.

Sekjen GGW, Yuda Ferdinal, mengatakan menjelang Pilkada 2018 sejumlah jabatan sarat dengan kepentingan politik penguasa. “Apalagi sekarang ada beberapa kepala dinas yang kosong. Seharusnya bupati segera mengisi kekosongan jabatan tersebut,” kata Yuda, Rabu (2/8/17).

Yuda mengatakan, jika bupati dan wakil bupati akan kembali maju, kemungkinan besar pergantian jabatan akan terpengaruh kepentingan pribadi. “Dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 sudah jelas aturannya. Bahkan kepala daerah tak boleh mengumbar program jika akan mencalonkan kembali,” tukasnya.

Kekhawatiran adanya kepentingan politik, lanjut dia, cukup beralasan setelah bupati mendaftarkan diri menjadi bakal calon dari Partai Gerindra dan wakil bupati kemungkinan besar diusung PKS. Jika pergantian dilakukan melewati pertengahan bulan ini, sudah jelas bupati tak bisa mencalonkan diri.

“Pencalonannya bisa langsung dibatalkan oleh KPU. Untuk mengisi jabatan yang kosong harus segera dilakukan agar tak ada tanggapan kepentingan politik,” ujarnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI