Sekretaris Komisi D DPRD Garut: IPM Kesehatan Naik 6 Poin, IPM Pendidikan Merosot 56 Poin

DEWAN, (GE).- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bidang Kesehatan Kabupaten Kabupaten Garut, tahun 2016 ini mengalami kenaikan 6 poin dari 72 poin menjadi 78 poin. Pemkab Garut dan DPRD Garut terus bekerja keras untuk meningkatkan  program kesehatan guna kesejahteraan masyarakat.

“Pihaknya sangat mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Garut terkait IPM (Indeks Pembangunan Manusia) untuk bidang kesehatan yang menunjukkan angka kenaikan dibandingkan tahun lalu. Malah IPM di Bidang Pendidikan yang mengalami kemerosotan menjadi 56 poin,” ungkap Karnoto, S.Kep, M.Si., selaku Sekretaris Komisi D DPRD Garut saat ditemui usai raker dengan Dinkes Garut di Ruangan Komisi D, belum lama ini.

Menurutnya, keberhasilan menaikan IPM di Bidang Kesehatan tersebut karena berbagai program kesehatan dapat direalisasikan. “Saat ini jumlah SDM di lingkungan puskesmas sudah merata baik bidan maupun perawat. Begitu juga perbaikan manajemen dan program BPJS sangat membantu masyarakat miskin,” paparnya.

Ia menjelaskan, beberapa waktu yang lalu, gizi buruk di Garut dilaporkan mencapai angka 1.200 jiwa. Padahal informasi tersebut sangat tidak benar. Mereka mendapatkan data yang salah. “Data yang ada menunjukkan gizi buruk di Garut hanya 182 jiwa,” kata Karnoto yang menepis pemberitaan bahwa Gizi buruk di Garut mencapai ribuan jiwa.

Politisi PKS Garut ini menegaskan, anggaran yang bersumber dari APBD Garut sebesar Rp. 265 milyar dikucurkan ke Dinkes Garut, karena itu Komisi D DPRD Garut akan terus melakukan kontroling dan pressure agar pelayanan kesehatan bisa maksimal.

“Angka kematian anak dan ibu hamil sudah dapat ditekan dan persoalan gizi buruk adalah masalah kemiskinan. Dengan demikian, sektor ekonomi dan pengetahuan harus digerakkan,” tandasnya.

Untuk menggenjot hal itu lanjut Karnoto, pelayanan puskesmas yang memiliki status BLUD harus maksimal dalam memberikan pelayanan.”Memang selama ini sarana operasional pusksemas masih menunggu dari kebijakan Dinkes Garut padahal semestinya dengan BLUD harus sudah bisa mengatur manajemen sendiri,” pungkasnya. (Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN