Ini Penyebab Aksi WalkOut dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Pilbup Garut

Aksi WalkOut dilakukan beberapa saksi dalam rapat pleno rekapitulasi pilbup Garut 2018, di Gedung Graha Patriot, Kabupaten Garut, Kamis (05/07/18)./ foto: Memphis/GE.***

GARUT,(GE).- Tiga timses dari tiga pasangan calon melakukan aksi walkout dalam rapat pleno rekapitulasi suara Pilbup Kabupaten Garut yang digelar di Gedung Graha Patriot, Kabupaten Garut, Kamis (05/07/18).

Pemicu aksi walkout tersebut, di antaranya salah satu tim sukses mengaku memiliki bukti kecurangan dalam penyelenggaraan Pilbup Garut tahun 2018.

Beberapa orang saksi dari paslon nomor urut dua Iman Alirahman-Dedi Hasan, paslon nomor urut tiga Suryana-Wiwin Suwindaryati serta paslon nomor urut empat Agus Hamdani-Pradana Aditya, mengekpresikan ketidakpuasannya. Mereka melakukan aksi walkout saat petugas PPK membacakan hasil rekapitulasi.


Koordinator saksi paslon nomor dua, Yuyus Karta Wiredja menyebut, aksi walkout yang dilakukannya lantaran pihaknya menemukan bukti terkait adanya kecurangan berupa penggelembungan suara melalui daftar pemilih tambahan (DPTB).

“Indikasi penggelembungan jumlah pemilih tambahan ini terjadi di seluruh kecamatan,” tandasnya.

Yuyus mengklaim, penggelembungan suara DPTB terjadi di beberapa kecamatan seperti Garut Kota, Wanaraja serta Sucinaraja.

“Kita juga ada temuan PPK di tiga kecamatan dimana ada kotak suara yang sudah dibuka tanpa kehadiran saksi. Dan KPU tidk bisa menjelaskan hal itu,” tukasnya.

Atas hal tersebut, Yuyus mengatakan pihaknya akan segera melaporkan temuan tersebut ke MK.‎ “Terkait pelanggaran tersebut, kita akan melakukan gugatan ke MK dan besok kita akan melakukan pelaporan ke Panwas. Untuk PPK Sucinaraja akan kita laporkan ke kepolisian karena merusak segel negara,” kata Yuyus.

Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU Hilwan Fanaqi mengaku menghargai walkout yang dilakukan ketiga tim sukses pasangan calon tersebut. Namun ia menegaskan jika tudingan-tudingan tersebut tidak‎ benar.

“Untuk dokumen yang di KPPS tidak bisa kami buka dan masalah penggelembungan DPT B itu tidak ada. Silakan mengajukan gugatan ke MK,” ujarnya. (Memphis)***

Editor:ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI