Indikasi Korupsi SOR Ciateul, Bupati Garut: Saya Jengkel

GARUT, (GE).- Pembangunan Sarana Olahraga (Sor) Ciateul Garut, ternyata membuat jengkel Bupati Garut, Rudy Gunawan. Pasalnya, proyek pembangunan ini bukannya membawa perbaikan untuk dunia olahraga di Garut, justru menimbulkan masalah baru.

“Terus terang saja saya jengkel dengan proyek Sor Ciateul ini. Dulu Dispora tidak beres. Sekarang dialihkan ke PUPR sama saja ga bener,” kata Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Belakangan ini, indikasi korupsi dalam proyek pembangunan Sarana Olahraga (SOR) Ciateul di Kecamatan Tarogong Kidul terus diselidiki kepolisian. Bahkan sejumlah pejabat di Dispora kerap mondar mandir ke kantor Polisi untuk memenuhi panggilan penyelidikan.

Baca juga: Indikasi Korupsi, Kadispora dan Bawahannya Mondar Mandir Dipanggil Polisi

Rudy mengaku jika proyek pembangunan SOR Ciateul yang digarap oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) cukup mengjengkelkan. Pasalnya sudah tiga tahun, proyek tersebut belum kunjung selesai.

Ia pun akhirnya mengalihkan proyek pembangunan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) karena Dispora dinilai tak sanggup mengerjakan. Namun setelah dialihkan ke Dinas PUPR, proyek pun tak kunjung selesai. Anggaran proyek pun belum sepenuhnya terserap.

Untuk pembangunan sport hall, total anggaran yang disediakan sebesar Rp 16 miliar. Dari jumlah itu, anggaran yang masih ada di kas Pemkab Garut sebesar Rp 5 miliar.

Pada tahun pertama pembangunan di 2016, lanjutnya, baru 23 persen anggaran yang terserap. Sedangkan di tahun kedua hanya 52 persen. Di tahun ini belum ada anggaran yang diserap untuk proyek tersebut. Padahal sudah dianggarkan Pemkab Garut.

“Kerugian negara itu sudah kami kembalikan. Totalnya Rp 700 juta, bukan Rp 5 miliar. Pengembalian itu terdiri dari dua item,” katanya.

Dua item yang disebut Rudy berdasar LHP BPK yakni fisik item pekerjaan yang terlaksana pada pembangunan Sport hall senilai Rp 491 juta. Item kedua yakni pekerjaan struktur beton tidak sesuai spesifikasi minimal sebesar Rp 435 juta.

Dari hasil kajian pemerintah, tambahnya, proyek itu tak dikerjakan sendiri oleh pemborong. Namun diperjualbelikan kembali oleh pemborong. Terkait sanksi kepada Dispora sesuai LHP BPK, Rudy menyebut telah memberikan teguran.

“Di LHP itu, meminta agar bupati tegur Kadispora dan PPK supaya segera kembalikan kerugian negara. Tak ada sanksi tapi kembalikan uang. Bisa lihat LHPnya. Tapi ada yang belum dikembalikan karena itu ada jaminan bodong,” ucapnya.

Namun, dalam LHP BPK disebutkan agar memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kadispora selaku pengguna anggaran oleh kepala daerah.

“Di dinas itu yang berhubungan dengan pengeluaran. Harusnya dibayar 23 persen tapi malah dibayar 27 persen. Jadi sudah dikembalikan,” ujarnya.

Selain teguran, tuturnya, sanksi yang diberikan berupa pengalihan proyek dari Dispora ke Dinas PUPR. Namun, proyek tersebut juga tak kunjung selesai meski telah dialihkan.

“Tapi dalam prosesnya GOR belum beres. Makanya tahun kedua dialihkan dari Dispora ke PUPR. Eh di PUPR teu beres deui wae (tidak selesai juga),” katanya.

Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna, mengatakan kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Ia pun tak banyak berkomentar terkait kasua tersebut.

“Masih dalam proses penyelidikan. Tunggu sebentar lagi,” ucap Budi di Kantor MUI Garut. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI