Hutang Rudy-Helmy Belum Tertunaikan, Tepati Janji atau Rakyat Berpaling Hati

SONY DSC

KEPEMIMPINAN Bupati Garut Rudy Gunawan dan dr. Helmi Budiman memasuki tahun ke empat. Berarti tiga tahun sudah Rudy dan Helmi menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Garut. Berbagai kalangan memandang masih banyak pekerjan yang harus dituntaskan Rudy dan Helmi.

Tahun 2017 tentunya menjadi kesempatan akhir bagi Rudy dan Helmi untuk meningkatkan kepercayaan publik terkait kinerja mereka berdua. Apalagi, kalau mereka ada niatan untuk kembali manggung di pentas demokrasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di Tahun 2018.

Rudy Gunawan dan Helmi Budiman dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Garut pada Kamis (23/1/2014). Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ahmad Heryawan yang mengambil sumpahnya dalam Sidang Paripurna Istimewa Terbuka di DPRD Kabupaten Garut.


Pelantikan Rudy Gunawan menjadi Bupati Garut didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-236 Tahun 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Bupati Garut. Sedangkan pelantikan Helmi Budiman, didasarkan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-237 Tahun 2014 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Wakil Bupati Garut.

Sebenarnya, jabatan Rudy dan Helmi seharusnya berakhir pada 2019 yang akan datang. Namun karena aturan Pilkada serentak, masa jabatan Rudy dan Helmi dipangkas satu tahun. Hal tersebut mengingat Pilkada serentak akan dilaksanakan pada Bulan Juni 2018.

Berdasarkan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada yang berbunyi: “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya”

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Ade Sudrajat, membenarkan jabatan Rudy dan Helmi berkurang satu tahun karena adanya Pilkada serentak Tahun 2018. Padahal seharusnya jabatan Rudy-Helmi berakhir pada Tahun 2019.

Lebih jauh Ade mengungkapkan, tahapan pilkada sendiri akan mulai dilakukan pada bulan Agustus 2017 mendatang. Sementara pelaksanaan pemilihan dilakukan pada bulan Juni 2018. Namun untuk harinya, hingga saat ini masih belum ada keputusan dari KPU RI.

“Kalau tahun dan bulannya sudah ada kepastian yaitu Juni 2018. Namun untuk tanggal dan harinya, kita juga belum mendapatkan kejelasan,” ucap Ade.

Sesuai ketentuan, kata Ade, kepala daerah dan wakil kepala daerah yang bersangkutan wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara dan dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya selama masa kampanye. Berarti Rudy-Helmi jika ingin mengikuti Pilkada harus cuti saat berkampanye.

Meski jabatannya akan berakhir satu tahun ke depan, namun banyak kalangan yang menilai Rudy-Helmi belum sepenuhnya menepati janji politik. Sederet janji–janji politik Bupati dan Wabup Garut Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, dinilai belum ditepati. Dalam kurun waktu tiga tahun memimpin Garut. Pernyataan tersebut terlontar dari mantan Bupati Garut Agus Hamdani.

“Menurut saya, jargon kampanye tentang perubahan Rudy–Helmi itu hanya isapan jempol belaka. Sarana infrastruktur jalan Kabupaten ataupun Desa kondisinya mengkhawatirkan. Lalu tatanan birokrasi di lingkungan Pemkab juga amburadul,” ujarnya.

Menurut dia, seorang pemimpin diantaranya harus memiliki kredibilitas dan reputasi yang hebat, agar mampu memberikan inspirasi serta motivasi kepada warganya. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki keterampilan untuk dapat mengenali perubahan-perubahan penting, mampu mengambil tempat di hati setiap orang, agar membawa perubahan kearah yang lebih baik sehingga memberi manfaat positif.

“Artinya, bisa menggambarkan perubahan itu secara nyata di benak masyarakatnya. Melalui aksi nyata,” kata Agus.

Agus berpesan, jika ingin kembali dipercaya rakyat tunaikanlah janji politik. Pasalnya, rakyat diam bukan berarti setuju tapi mungkin saja mereka terlalu kecewa.

Sementara itu, Ketua HMI Garut, Muhlis, mengatakan Rudy Gunawan dan Helmi Budiman belum bisa menjalankan roda kepemimpinannya sesuai pada rel misi dan misi yang telah mereka tetapkan. Mereka mencanangkan membangun Garut yang bermartabat, nyaman dan sejahtera.

Namun pada kenyataannya, kata Muhlis, jalan masih banyak yang berlubang tentunya mengganggu kenyamanan warga. Tingakat kemiskinan masih tinggi dan keterbukaan masalah anggaran pun masih belum bisa dilakukan. Jadi selogan Garut bermartabat, nyaman dan sejahtera hanyalah slogan semata.

“Janjinya banyak, misalnya; gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP dan SMA; beasiswa kuliah bagi putra-puteri petani; gratis berobat dan ambulance gratis bagi keluarga miskin; pemberian insentif untuk RT dan RW, guru honorer, kader posyandu, dan guru ngaji; subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil; gratis akte; bantuan keuangan untuk mesjid dan madrasah, dan segudang janji lainnya,” papar Mukhlis, Minggu (22//1/2017).

Selain itu, Mukhlis berharap agar bupati mengungkap mafia anggaran serta adanya kasus jual beli jabatan pada pengisian SOTK baru di akhir Tahun 2016 yang lalu. Bahkan Bupati dituntut untuk melakukan transparansi atas program yang dilaksanakan. Muhlis menuding, mafia anggaran dan jual beli jabatan saat ini tumbuh subur di Garut.

Atas berbagai masalah ini, sambung dia, seharusnya DPRD melakukan pengawasan yang lebih ekstra. Mereka mendesak pihak legislatif menyampaikan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan Bupati Garut Rudy Gunawan.

“Masyarakat menjadi korban. Kondisi realita yang ada saat ini sangat jauh dengan visi misi yang dibawa beliau sewaktu mencalonkan. Tepati janji atau rakyat berpaling hati di Pilkada 2018,” ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Garut Rudy Gunawan, mengatakan Pemkab Garut terus berupaya untuk meningkatkan Indek Pembangunan Manusia (IPM) dari berbagai sektor, baik pendidikan, pemberdAyaan ekonomi, maupun sektor kesehatan. Diharapkan, IPM Garut poinnya bisa di atas rata-rata Jawa Barat.

Tahun ini, kata Rudy, Pemkab Garut menargetkan 20 puskesmas dari 68 puskesmas yang ada di Garut sudah berubah status menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Dengan demikian fasilitas puskesmas tersebut bisa lebih representatif guna meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

Selain puskesmas, Rudy juga menyebutkan kelengkapan fasilitas medis RSUD dr. Slamet Garut juga akan ditingkatkan. Contohnya melengkapi fasilitas yang ada di ruang rawat inap dan menambah tempat tidur dari 600 bad menjadi 1 ribu bad.

Rudy juga menuturkan, Pemkab Garut juga berusaha keras untuk menekan angka tingkat kemiskinan minimal satu digit. Namun diakuinya hal itu belum bisa terealisasi akibat terbatasnya anggaran APBD.

“Kami akan terus berupaya untuk menuntaskan pembangunan insfratruktur jalan baru sepanjang 60 kilo meter yang ditargetkan hingga 2018 seiring dengan akan habisnya masa jabatan kami sebagai kepala daerah kabupaten Garut,” katanya.

Namun Rudy mengklaim jika untuk persentase harapan dan kepercayaan warga Garut terhadap pemerintahan di bawah kepemimpinannya saat ini masih bertengger di 75 persen. Dengan demikian, pihaknya ingin segera mewujudkan perbaikan infrastruktur terutama jalan agar tingkat kepuasan meningkat.

“Ya, kalau jalan sudah berhasil dibangun semuanya akan meningkat, baik kepuasan, harapan maupun kepercayaan,” ungkap Rudy.

Lanjut Rudy, upaya pencapaian target tersebut akan dibuktikan tahun ini dengan melakukan berbagai perbaikan infrastruktur terutama jalan dengan target capaian penyelesaian pembangunan jalan sebesar 50 persen.

“Mudah-mudahan jalan-jalan rusak, setidaknya tahun ini sudah bisa diperbaiki dan dinikmati masyarakat,” pungkasnya.

Rudy berharap semua kalangan bisa bersama-sama membangun dan mengangkat Kabupaten Garut dari daerah tertinggal. Sehingga pelayanan terhadap publik akan semakin lebih baik. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI