Honor Guru tak Sesuai, Aher Ancam Tindak Tegas Kepala Sekolah yang “Bermain”

GUBERNUR Jawa Barat, Ahmad Heryawan. (Foto : Angga/GE)***

GARUT, (GE).- Para guru honorer yang mengajar di SMA Negeri 26 Garut mengeluhkan ketidaksesuaian antara jumlah jam mengajar dengan nilai honorarium yang mereka terima. Sesuai Pergub tentang honorarium guru SMA/SMK Provinsi Jawa Barat, seharusnya mereka menerima honor senilai Rp 85.000/jam. Artinya, kalau mereka mengajar sebanyak 24 jam, setidaknya mereka harus menerima honor Rp 2.040.000.

Namun, selama setahun ini yang mereka terima tidak sesuai dengan yang seharusnya. Setiap guru bahkan jumlahnya berbeda. Ada yang dibayar dengan perhitungan hanya 8 jam, ada juga yang 12 jam. Sialnya, ketika ditanyakan ke pihak sekolah, mereka mengaku tidak mendapat jawaban memuaskan.

Karena itu, saat Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, berkunjung ke Garut, perwakilan guru honorer SMAN 26 Garut, Tita Sunarti (37), mencoba mengadukan hal tersebut kepada Aher.


“Saya nekat mengadu kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperjuangkan hak kami. Alhamdulilah, Pak Aher menyambut baik. Bahkan ia berjanji akan secepatnya menyelesaikan keluhan kami,” ungkap Tita kepada GE, Sabtu (21/4/18).

Aher tidak saja merespon positif tuntutan para guru honorer. Ia bahkan berjanji akan menindak tegas kepala sekolah maupun pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jabar apabila terbukti melakukan kecurangan.

“Ini sudah menjadi hak guru honorer untuk mendapatkan honorarium sesuai kinerja mereka. Kami akan menyelidiki dari mulai sekolah sampai Dinas Pendidikan Jawa Barat. Apabila ada oknum yang melakukan kecurangan, kami tidak akan segan untuk menindaknya,” tandas Aher kepada wartawan, Sabtu (21/4/18).

Saat itu juga Aher langsung merintah ajudannya untuk mencatat nama guru dan sekolah di mana dia mengajar. Sikap Aher tersebut, tentu membuat senang guru yang sudah satu tahun bingung mau ngadu sama siapa.

Sementara itu, bendahara SMAN 26 Garut, Dadang Suherman, membenarkan sebanyak 10 guru honorer di SMAN 26 Garut honorariumnya tidak sesuai.

“Kami deberi kouta oleh provinsi segitu. Kami tidak bisa apa-apa. Kan yang punya kewenangan memberikan honorarim sekarang oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jabar,” kilahnya. (Awis/GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI