HMI Garut: Penetapan Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan Bermasalah

TAROGONG, (GE).- Bupati Garut secara diam-diam telah menetapkan Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan. Namun setelah itu, banyak bermunculan kekisruhan. Banyak kalangan beranggapan keberadaan Dewan Pengawas dianggap tidak sesuai dengan Tupoksinya.

Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, Mukhlis Munawar mengatakan, Keberadaan Dewan Pengawas PDAM Tirta Intan harus ditinjau ulang oleh Bupati Garut. Pasalnya, dalam proses penetapannya Bupati sebagai pemilik PDAM terkesan diam-diam dan memilih Dewan Pengawas yang diduga bermasalah.

“PDAM itu perusahaan daerah mestinya Bupati mau terbuka. Tiba-tiba menetapkan dewan pengawas yang orangnya bermasalah,” kata Muhlis.


Muhlis mengaku akan terus melakukan upaya agar Bupati Garut, Rudy Gunawan, mempertimbangkan kembali penetapan dewan pengawas yang bermasalah. Jangan sampai bupati melanggar aturan demi menetapkan dewan pengawas yang bermasalah.

“Dulu kami meminta agar Bupati meninjau ulang terkait keberadaan Dewan Pengawas yang rangkap jabatan. Akhirnya dijalani oleh Bupati,” ujarnya, Senin (31/10/2016).

Muhlis mengaku, banyak masukan kepada HMI terkait keberadaan Dewan Pengawas yang baru. Bahkan secara integritas Dewan Pengawas bentukan Bupati patut dipertanyakan.

Ditambahkannya dalam waktu dekat ini, tepatnya hari Rabu (2/11/2016), pihaknya akan mendatangi Komisi A DPRD Garut dan Bupati Garut untuk mempertanyakan perihal ini. Bahkan dirinya mengancam akan melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Bupati agar merevisi kebijakannya dalam menetapkan orang-orang yang dipilihnya menjadi Dewan Pengawas.

Muhlis menandaskan, dalam Perda No.6 tahun 2010 dan Undang-Undang No.23 tahun 2014, kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Jika bupati tak bergeming dengan keputusannya, berarti ia telah melakukan tindak nepotisme,” pungkas Muhlis. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI