HMI : Dua Tahun Kinerja DPRD Garut Tidak Memuaskan

PEMKAB,(GE).- Kinerja DPRD Garut periode keanggotaan 2014-2019 selama dua tahun masa kerja dinilai belum memuaskan. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Garut, kinerja DPRD masih jauh dari harapan.

Salah satu fakta dari buruknya kinerja DPRD tersebut bisa dilihat dari lemahnya pengawasan terhadap kinerja Pemkab Garut, termasuk dugaan adanya ketimpangan anggaran sehingga banyak program pembangunan yang tidak terserap di tahun 2015 kemarin.

Ketua Umum HMI Cabang Garut, Muchlis Munawwar didampingi puluhan pengurus HMI, saat audensi dengan anggota DPRD Garut, Rabu, (20/1), mengatakan, awal tahun 2016 ini diharapkan anggota DPRD Garut lebih meningkatkan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja eksekutif, jangan sampai anggota DPRD hanya mengejar kepentingan politik semata.

“Fungsi pengawasan DPRD Garut selama ini masih memble dan tidak fokus. Dalam kaitannya dengan pengawasan terhadap penggunaan APBD Garut 2015 saja misalnya, banyak program pembangunan yang tidak terserap di beberapa SKPD. Dan tidak ada satu fungsi pengawasan pun yang dilakukan oleh DPRD untuk mempertanyakan masalah tersebut,” paparnya.

Dia menilai, fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh DPRD diantaranya,terkait moratorium setiap izin yang berhubungan dengan lingkungan dan moratorium pembangunan klinik yang cenderung komersil.

“Selain itu, DPRD harus menindak tegas aparatur yang melanggar UU ASN. Dan kepada penegak hukum untuk mengaudit bantuan dana BOS dan tunjangan sertifikasi yang selalu terlambat pencairan. Karena bisa saja diendapkan oleh pihak Bank dalam bentuk deposito,” tandasnya.

Ketua Komisi B DPRD Garut, Dudeh Ruhiyat, M.Si menepis tudingan HMI Cabang Garut terkait kinerja DPRD yang mandul. Sebaliknya, ia menyebut DPRD Garut bekerja sangat maksimal.

“Mulai dari agenda kerja Komisi anggota dewan, masalah kesehatan seperti kematian bayi, pendirian alfamart hingga mendesak Pemkab Garut untuk dibentuk perda terkait pembangunan pabrik di lahan produktif. Bahkan saya sendiri menyampaikan kritik secara langsung di Paripurna, guna mengejar dan meningkatkan IPM yang saat ini sangat rendah,” pungkasnya. (Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN