Hj.Siti Mufattahah Sosialisasikan Pencegahan TKI Non Prosedural

ANGGOTA DPR RI Hj.Siti Mufattahah, Psi., MBA, baru baru ini kembali hadir di Garut, menjadi nara sumber utama dalam sebuah acara sosialisasi. Acara tersebut bertajuk “Sosialisasi Peluang Kerja di Luar Negeri” yang digelar di LP Maarif NU, (24/8/17).

Hj. Siti mengatakan, kurangnya pemahaman masyarakat tentang prosedur penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, serta persepsi yang salah terkait Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menjadi latar belakang terjadinya kasus TKI non prosedural.

“Untuk mengantisipasi maraknya TKI yang berangkat tanpa dilengkapi dokumen yang sah (ilegal), juga memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang prosedur yang benar untuk menjadi TKI,” tuturnya.


Menurutnya, TKI yang bermasalah rata-rata terkait dengan dokumen kerja yang tidak semestinya. Bersama Komisi IX DPR RI yang menangani bidang kesehatan dan ketenaga kerjaan itu, memang tengah Konsen menangani permasalahan TKI khususnya pencegahan TKI Non prosedural.

”Sosialisasi seperti ini perlu dilakukan, untuk mengantisipasi adanya pemberangkatan TKI ilegal. Kalau tidak diantisipasi penanganannya akan lebih sulit,” jelasnya, dihadapan ratusan peserta sosialisasi.

Karena itu, sebagai wakil Rakyat khususnya Komisi IX tengah gencar mensosialisasikan pencegahan TKI Non Prosedural. berdasarkan catatan Badan Nasional penempatan dan perlindungan TKI hingga kini TKI non prosedural tercatat masih tinggi .

Dijelaskannya, TKI non prosedural atau ilegal sangat beresiko. Misalnya, seponsor atau calo bisa saja melarikan uang yang disetor TKI yang tertipu. Selain itu TKI bersangkutan tidak akan merasa aman karena tidak mendapat jaminan perlindungan di negara penempatan.

Sementara itu, direktur kerjasama dan verifikasi dokumen penempatan TKI Badan Nasional Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ( BNP2TKI ) Dr.Ir Haposan Saragih, M.Agr., menyebutkan, saat ini TKI asal Garut memang tidak seperti TKI dari daerah Pantura.

” Masyarakat beranggapan TKI itu identik dengan pekerja rumah tangga ( Pembantu ). Padahal TKI itu ada yang non formal dan formal. Pembatu rumah tangga itukan non formal. Namun demikian formal maupun Nonformal TKI tetap harus mengikuti aturan sesuai perundang undangan. Dengan diprakarsai Hj. Siti Mufattahah BPNP2TKI dapat memberikan sosialisasi peluang tenaga kerja ke Luar Negeri dan Migrasi Aman di Garut,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala LP Ma’Arif, Dr. Ceng Hilman Basyari, menyampaikan apresiasiasinya. Menurutnya, kegiatan yang diprakarasai Hj. Siti Mufattahah dengan manggandeng BNPP2TKI dan BP3TKI Bandung tersebut sangat positif guna memberikan pemahaman terkait prosedur menjadi TKI.

“Atas nama warga Garut khususnya selaku Kepala LP Ma’Arif Garut menghaturkan terimakasih dan mendoakan agar Hj.Siti Mufattahah diberikan kesehatan dan lindungan Allah SWT. Hj.Siti Mufattahah adalah sesosok wakil rakyat yang dikenal dekat dan amanah,” tuturnya. (TAF Senopati/ Adv.)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI