Hj. Siti Mufattahah jadi Tempat Curhat Warga Garsel Soal BPJS

SELALU berada ditengah warganya adalah hal yang  tidak boleh terlewatkan. Demikian yang kerap dilakukan  politisi senayan yang duduk di Komisi IX DPR RI partai Demokrat ini. Ia adalah Hj. Siti Mufattahah Wanita  energik yang getol menjumpai warganya.

Politisi partai Demokrat satu satunya Anggota DPR RI yang tidak ingin melewatkan waktunya bersama warga didapilnya. Di berbagai kesempatan ia berusaha menyempatkan hadir memenuhi undangan bahkan dengan inisiatifnya  menjumpai konstituan nya.

Tak salah bila sudah dua priode  ia masih dipercaya masyarakat untuk menjadi wakilnya di DPR RI. Kali ini, ia kembali hadir bersama warga Garut Selatan di acara silaturahmi  akbar yang bertempat di Gd. Manggala Wiyata Cikajang beberapa hari yang lalu.


” Bila ada ijin Allah, sehat dan tidak sedang ada agenda di parlement saya ingsa Allah siap hadir memenuhi undangan warga ” kata Hj. Siti Mufattahah kepada GE, Senin,  5 /06/2017.

Dalam silaturahmi kali ini, Hj. Siti Mufattahah kembali memaparkan pentingnya memiliki jaminan sosial kesehatan.

Ia datang ke Cikajang  setelah mendengar berbagai keluhan dan persoalan  terkait pelayanan BPJS didaerah, khususnya di Garut Selatan. Salah satu penanya asal Kecamatan Cigedug Iman,  tidak sedikit puskesmas nakal yang selalu kehabisan Obat-obatan yang ditaggung BPJS. Akibatnya  pasieun hanya membeli Obat sendiri di luaran dengan resep dokter.

Menanggapi itu, Hj. Siti mufattahah menjelaskan  sebenarnya pasieun bisa meminta rujukan obat yang ditanggung BPJS, dan kuitansinya bisa di kembalikan ke Rumah Sakit  atau paskes tersebut.

Persoalan itu, imbuh iman rata rata kecap terjadi di paskes. Persoalan lain lanjut Iman soal pelayanan kaitannya denga prinsip portabilitas. Prinsip portabilitas dalam program JKN/KIS yang berjalan selama ini belum optimal. Padahal prinsip portabilitas setiap peserta dapat menikmati layanan kesehatan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Kalaupun seorang peserta pergi ke daerah lain, ia tetap bisa mendapatkan layanan.

Namun, dari sejumlah fasilitas kesehatan (faskes) yang ditemui ada kebijakan BPJS Kesehatan yang membatasi pelayanan bagi peserta yang berobat di luar faskes tingkat pertama (FKTP) tempat peserta terdaftar.

Peserta bisa mendapat pelayanan di FKTP itu maksimal 3 kali. Ada juga FKTP menolak melayani peserta dari FKTP wilayah lain dengan alasan mekanisme pembayaran untuk portabilitas belum jelas. Jika tetap ingin dilayani, ia harus menghubungi layanan di daerah asal.

Sementara Hj. Siti Mufattahah menambahkan DJSN  telah merekomenfasikan hasil temuannya terkait prinsip portabilitas itu, yakni  pembatasan pelayanan sebanyak 3 kali itu ditujukan kepada peserta yang terdaftar di faskes yang masih dalam satu kabupaten/kota; menyediakan petugas call center di daerah untuk pelayanan portabilitas; dan  mengembangkan pola pembayaran khusus kepada FKTP yang memberi pelayanan kepada peserta yang berasal dari FKTP daerah lain.

Diakhir kegiatan Hj. Siti Mufattahah memberikan cindramata kepada seluruh peaerta yang hadir. (TAF Senopati/Adv.)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI