Hj. Siti Mufattahah Gelar RDP Bersama Forum Ustadz

LEUWIGOONG,(GE).- Sistem perencanaan pembangunan nasional saat ini memungkinkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dilaksanakan secara tidak konsisten. Hal ini didasarkan pada visi misi presiden dan wakil terpilih dalam pemilihan umum. Masing-masing dapat memiliki visi dan misi yang berbeda dalam setiap periode pemerintahannya.

Demikian disampaikan ketua Forum Ustadz Provinsi Jawa Barat, Ustz. H. Makmol Arif kepada ‘GE’, saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Majelis Wakil Cabang Nahdatul Ulama (MWC NU) Kecamatan Lewigoong beserta sejumlah ustadz se Kabupaten Garut . (20/04/2016)

RDP yang mengusung tema “Kajian Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN” itu menghadirkan nara sumber utama anggota DPR/MPR RI Hj.Siti Mufattahah, Psi , MBA dari komisi IX Praksi Partai Demokrat.

“Sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah kemungkinan berpotensi terjadi ketidakselarasan. Mengingat sistem Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak terikat untuk mengacu pada sistem perencanaan pembangunan menengah nasional,” beber Makmol.

Dijelaskannya, untuk membahas lebih dalam mengenai Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN, dirinya bersama Forum Ustadz khususnya Kabupaten Garut memandang perlu melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD).

“ Hasil RDP ini nantinya akan menjadi bahan kajian ibu ( Hj. Siti Mufattahah ) untuk ditindaklanjuti pada sidang Fraksi di Parlement.” Jelasnya.

Sementara itu, Hj.Siti Mufatahah, dalam pemaparannya menyebutkan, bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan salah satu konsekwensi adanya perubahan radikal dalam pengaturan ketatanegaraan pasca reformasi.

“Secara normatif, sulit untuk tidak mengakui bahwa SPPN sebagaiman sudah diatur dalam UU No 25 tahun 2004 sudah cukup ideal. Adopsi pendekatan politik, teknokratik, partisipatif dan perpaduan pendekatan top down dan bottom up, merupakan beberapa alasan kuat untuk mendukung argumentasi tersebut.” Jelasnya.

Ditambahkannya, bahwa implikasinya menjadikan SPPN sebuah sistem perencanaan pembangunan yang integratif, menjanjikan keterpaduan proses pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun pembangunan antar daerah dengan melibatkan multi-stakeholder.

“Jika dibandingkan dengan sistem perencanaan pembangunan sebelumnya, yang diatur dalam Permendagri No 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Daerah (P5D). SPPN paling tidak dari perspektif normatif menjanjikan proses perencanaan pembangunan yang lebih baik. Pada masanya, meski di sisi proses dan tahapan, P5D hampir sama dengan SPPN. Namun pada kenyataannya, P5D merupakan proses perencanaan pembangunan yang sangat top down. Selain itu, stakeholders yang terlibat dalam SPPM lebih banyak dan mencakup berbagai kalangan masyarakat.” Jelasnya. (TAF Senopati)***