Hj. Siti Mufatahah Mendesak Bupati Garut segera Mengeluarkan SK Penugasan bagi Para Guru Honorer

GARUT, ( GE ).- Anggota DPR RI, Hj. Siti Mufatahah, mendesak agar Pemkab Garut, Jawa Barat, segera mencari solusi terbaik berkaitan dengan nasib para tenaga kerja honorer. Masalahnya, dengan diterbitkannya peraturan Menteri Pendidikan  No. 8 Tahun 2017 para tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah negeri harus mengantongi surat keputusan (SK) pengangkatan dari Bupati.

Dalam Permendikbud tersebut dijekaskan, para guru honorer bisa diberikan penggajian dari bantuan oprasional sekolah (BOS) bila telah mendapatkan surat penugasan langsung dari bupati  yang disetujui oleh Kementerian Pendidikan dan  kebudayaan (Kemdikbud) RI. Artinya, kalau tidak mengantongi SK bupati mereka tidak berhak mendapatkan honorarium dari anggaran BOS.

Padahal, sampai saat ini tidak ada satu orang pun guru honorer yang mengantongi SK Bupati Garut. Di sisi lain, Bupati Garut juga berulangkali menegaskan agar sekolah tidak memungut biaya pendidikan dari orang tua siswa. Kenyataan ini, tak pelak membuat para guru honorer resah. Apalagi setelah sekian kali didesak, pihak pemkab tetap bergeming, tidak mau memberikan SK pengangkatan bagi para guru honorer.

Karena itu, kata Hj. Siti Mufattahah, seharusnya Pemkab Garut mencari solusi agar nasib honorer tidak terombang ambing. Ia mencontohkan beberapa kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat, kepala daerahnya berani mengeluarkan SK untuk para tenaga guru honorer.

“Sudah saatnya para tenaga honorer di Garut mendapatkan pengakuan dari Bupati Garut melalui surat penugasan dari Bupati sebagaimana diamanatkan oleh Permendikbud No. 8 tahun 2017. Seyogyanya pemberian SK Bupati sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi,” tandas anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat ini dalam sambutannya pada kegiatan Milad ke-11 DPC Fagar Kecamatan Limbangan, Sabtu (22/4/17).

KETUA DPC Fagar Limbangan, Asep Mulyatin, bersama Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Limbangan, Hj. Iceu Nur Farida, S.Pd, M.Si, dan Hj. Siti Mufatahah, di sela acara Milad ke-11 Fagar DPC Limbangan, Sabtu (22/4/17). (TAP Senopati/GE)***

Hal senada diungkapkan Kepala Unit Pelaksana Teknis  (UPT) Pendidikan Kecamatan Limbangan, Hj. Iceu Nur Farida, S.Pd, M.Si. Menurut Iceu, pihaknya sudah menyampaikan permohonannya kepada Bupati Garut agar pemerintah memberikan solusi terbaik bagi keberlansungan nasib guru honorer terutama yang ada di Kecamatan Limbangan.

Diakuinya, mayoritas tenaga pendidik di Limbangan berstatus guru honorer. Iceu mencontohkan, di SD Pangereunan 4 tidak satupun tenaga pengajarnya berstatus PNS, kecuali kepala sekolahnya sendiri. Karena itu, Iceu berharap Buapti Garut segera mengeluarkan surat penugasan bagi para guru honorer, sebagaimana amanat Permendikbud No. 8 tahun 2017.

Ketua DPC Fagar Limbangan, Asep Mulyatin, berharap pemerintah daerah dapat mempertimbangkan kebutuhan para anggota Fagar akan SK bupati.

“Pa Bupati, peupeuriheun diangakat menjadi PNS entah kapan? Minimal kami dapat sejahtera. Dengan adanya SK dari Bupati, kami bisa disertifikasi, dan  yang belum memiliki NUPTK akan mudah mendapatkan, sehingga berbagai aneka tunjangan dari pemerintah pusat mudah kami dapatkan.  Kami hanya ingin mendapatkan kelayakan hidup dan kesejahteraan,” timpal Sekretaris DPC Fagar Limbangan, Endang Mustofa. (TAF Senopati/GE) *** 

Editor : SMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *