Heboh Garut Kota Termahal, Ini Tanggapan Bupati

PEMKAB,(GE).- Dalam beberapa pekan terakhir sejumlah warga dan wisatawan yang berkunjung ke Garut mengaku keberatan dengan berbagai layanan masyarakat serta tarif beberapa objek wisata yang dinilai terlalu mahal.

Keluhan masyarakat terkait “Garut Kota Termahal” seiring mewabahnya gadget di tengah masyarakat, isyu ini begitu cepat tersebar melalui berbagai media sosial. “Teu kira-kira ieu mah, maenya tarif naek ka gunung wae dibanderol Rp 200 rebu,” gerutu salah seorang netizen dalam akun facebook nya.

Menanggapi kehebohan masyarakat ini, Bupati Garut, Rudy Gunawan pun menyampaikan berbagai alasannya. Tanggapan Bupati ini juga disebar melalui broadcast yang tersebar hari ini, Ahad (17/07/2016). Berikut isi tanggapan Bupati dalam broadcast nya :

“Saya sebagai Bupati Garut mengapresiasi semua pendapat publik yangdi rilis di berbagai medsos. Benarkah KTP di Garut mahal? Pembuatan KTP melalui kecamatan tapi pencetakannya masih terpusat di Disdukcapil Garut, karena harus melalui perekaman di Jakarta. Pengambilan KTP dari kecamatan di kolektifkan dan tidak ada paksaan ongkos dari petugas kecamatan. Tahun depan pencetakan KTP elektronik bisa dilaksanakan di kecamatan. Tidak mungkin ada oknum Disdukcapil yang mungli KK Rp 500 ribu, karena bagi yang ngerti dan mampu pasti akan berdebat.” Ungkap Bupati Rudy.

Dikatakannya, bahwa Gunung Papandayan milik BKSDA Kementrian LH-KEHUTANAN. Mereka kerjasama dengan pihak swasta & memungut dengan dasar PNBP masuk ke kementrian, tidak masuk ke PAD Garut. Memang kalau bayar Rp 30 ribu kemahalan karena tanpa fasilitas yangg memadai, mungkin hanya ada asuransi kecelakaan. Untuk itu kita akan minta peninjauan tarif dan memanggil mitra swastanya.

Soal proyek, sekarang proyek di Garut 70 % lelang, memang kualitas hasil pekerjaan lulus’nya pas-pasan sehingga saya beberapa kali meminta para pemborong nemperhatikan kualitas dan pengawas serta PPK bekerja maksimal. Pemda tidak akan membayar Proyek yg tidak sesuai dengan BESTEK. Pemborong pasti teriak kalau dia ngasih duit ke sana sini biar mereka lapor karena pelaksanaan proyek ada pendampingan dari Kejaksaan.

Tentang harga hotel dan restoran, ini memang terjadi, tahun lalu saya sudah panggil PHRI tapi tahun ini terjadi lagi, tarif naik tapi tidak bayar lebih ke PAD, hanya ada beberapa pengusaha yang patuh. Kita akan sidik dan mempidanakan pengusaha yg menggelapkan pajak daerah, karena dari pajak hotel dan restoran kita hanya dapat 12 milyar/tahun (1 milyar/bulan atau 33 juta/hari) Itu tdk logis.

“Soal gas, memang ada beberapa daerah yang harganya sampai Rp 30 ribu itu akibat permainan penjual dan banyak masyarakat yang tidak berhak tapi membeli gas subsidi. Kita akan perketat pengawasan bersama Polres Garut.” Pungkas Bupati Rudy dalam broadcast nya. (Tim GE)***