Hebat, di Garut Bisa Membuat Sertifikat Tanah Gratis, ini Persyaratannya

KOTA, (GE).- Ternyata di Garut tidak segala sesuatu harus menggunakan uang seperti yang diceritakan banyak orang di media sosial. Buktinya untuk mengurus sertifikat tanah ternyata bisa gratis.

Kegiatan legalisasi asset yang umum dikenal dengan PRONA, Proyek Operasi Nasional Agraria, di Kabupaten Garut terus meningkat setiap tahun. Bila dibandingkan dengan 2015 lalu, kuota sertifikat tanah gratis untuk warga di 2016 ini meningkat hampir 50 persen.

“Pada 2015 lalu, kuota sertifikat PRONA untuk Garut hanya 2.500 lembar. Sementara tahun ini, sebanyak 3.700 lembar,” kata Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah BPN Kabupaten Garut Harnida Darius, di ruang kerjanya, kemarin.

Peningkatan pemberian sertifikat tanah gratis untuk warga, tambah Harnida, akan kembali meningkat tajam pada 2017 mendatang. Tahun depan, pemerintah akan memberikan sertifikat gratis sebanyak 15.000 lembar untuk warga Garut.

“Kuotanya selalu meningkat, seiring dengan kebijakan pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah bagi masyarakat. 2017 nanti itu, Kabupaten Garut rencananya akan menerima 15.000 lembar sertifikat. Saat ini kami masih menunggu juklak dan juknisnya (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis),” ujarnya.

Penyerahan sertifikat PRONA sendiri diberikan setelah sejumlah proses ditempuh, dimulai dari pengajuan permohonan dari pihak desa setempat. Setelah itu, pihak BPN akan melakukan penelitian administrasi untuk memastikan sejumlah kelengkapan data.

“Setelah itu, kepala desa akan dipanggil untuk memastikan. Lalu kami pertimbangkan kembali, jadi tidak serta merta diterima begitu saja,” katanya.

Bila warga yang menjadi pemohon dikenakan biaya, Harnida menegaskan hal tersebut bukan untuk membayar seluruh proses penerbitan sertifikat PRONA, melainkan untuk melunasi kewajiban pemohon terhadap pajak. Hal tersebut tercantum dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bila setiap pribadi yang melakukan transaksi peralihan tanah, akan dikenakan pajak sebesar 5 persen dari nilai jual beli.

“Misalnya pajak seperti Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PPh). Tapi hal ini hanya berlaku bagi tanah yang aktanya dibuat setelah 1997. Sedangkan di bawah tahun 1997, itu tidak dikenakan pajak. Ketentuan soal pajak ini sudah jelas,” paparnya.

Ia menggarisbawahi, penagihan yang dilakukan BPN terhadap pemohon sertifikat PRONA bukan berupa uang, melainkan hanya bukti pembayaran pajak. Pembayaran pajak sendiri bisa dilakukan di bank atau ke kantor pajak langsung.

“Kami hanya menagih tanda bukti pembayaran pajak. Lalu jika ada biaya lain, paling biaya untuk materai dan pembuatan serta pemasangan patok tanda batas. Itu juga dilakukan di desa. Intinya bila ada petugas kami menagih uang, dia akan dikenakan sanksi keras berupa pemecatan,” tegasnya.

Kali ini, tambahnya, setiap warga yang bisa mengajukan sertifikat PRONA tidak hanya warga miskin, tetapi seluruh masyarakat pada umumnya. Bahkan, ucap Harnida, lahan tanah seperti tanah pemerintah, tanah wakaf, dan lainnya bisa diajukan.

“Siapa saja boleh. Cuma untuk tanah pemerintah, misalnya kantor desa dan sebagainya, luas tanah yang akan diajukan tidak lebih dari 5.000 meter persegi. Lalu satu orang juga bisa menyertifikatkan dua bidang tanahnya sekaligus,” kata Harnida.

Di Kabupaten Garut, beberapa desa yang warganya tercatat sebagai penerima sertifikat gratis ini antara lain di Kecamatan Banyuresmi yaitu Desa Cipicung dan Sukaratu; di Kecamatan Sukaresmi yaitu Desa Sukaresmi, Sukalillah, Sukajaya, Mekarjaya, Cinta Damai, dan Sukamulya; di Kecamatan Pameungpeuk misalnya Desa Pameungpeuk; Bojong; Bojong Kidul; Paas; Sirnabakti; dan Mancagahar; di Kecamatan Talegong sertifikat tanah diberikan untuk warga Desa Sukamulya; serta di Kecamatan Cilawu sertifikat diberikan bagi warga Desa Cilawu dan Sukatani.

Pemberian sertifikat tanah gratis ini sendiri setidaknya berlangsung secara bertahap, yakni dalam kurun waktu Juli hingga Agustus 2016.

Sementara itu, Kepala Desa Cipicung Yadi Suryadi Mukti menyebut sebanyak 350 warga desanya mendapat sertifikat tanah gratis di tahun ini. Ia mengaku mengapresiasi program yang telah menjadi kebijakan Presiden Joko Widodo tersebut.

Menurut Yadi, program sertifikat gratis ini sangat membantu masyarakat. “Mewakili masyarakat, saya apresiasi program pemerintah pak Jokowi, melalui Menteri ATR/BPN, yang telah mempermudah proses pembuatan sertifikat tanah. Sebab sertifikat itu manfaatnya bukan hanya untuk bukti kepemilikan saja, tetapi juga untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Misalnya bisa dipakai untuk modal, dan lain sebagainya,” tukas Yadi. (Farhan SN)***