Haryono : DPRD Garut Memang Malas

KOTA, (GE).- Kritikan atas rendahnya kinerja anggota DPRD Kabupaten Garut kembali muncul. Kali ini, penilaian mengenai produktivitas wakil masyarakat Garut itu datang dari mantan anggota DPRD Kabupaten Garut periode 1998-2009, Haryono.

Haryono menganggap para anggota dewan yang saat ini menjabat, tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Penilaian tersebut ia rujuk dari tak adanya catatan atau evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.

“Jangankan memiliki inisiatif membuat Perda, maaf ya, membuat catatan atau mengevaluasi berbagai kegiatan pemerintah saja, itu enggak muncul. Dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun terakhir sampai  hari ini, saya tidak pernah mendengar,” kata Haryono, kemarin.

Ia bahkan menegaskan, apa yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Garut saat ini lebih cenderung mengarah kepada mengamankan kekuasaan. Meski begitu Haryono menjelaskan kecenderungan tersebut sah untuk dilakukan.

“Tapi tentunya harus diimbangi dengan produktivitas. Namun kenyataannya tidak demikian. Semua hal menyangkut kepentingan masyarakat yang seharusnya diproteksi oleh suatu ketentuan berupa Perda, itu sampai sekarang tidak terdengar. Kenapa bisa terjadi, itu karena malas, karena cenderung bicara kekuasaan, bicara koneksi, dan lain sebagainya. Bicara soal DPRD, tentu harus muncul produk-produk legislator,” ujarnya.

Peneliti lembaga Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag) ini menjelaskan, semestinya para anggota dewan peka terhadap semua fenomena yang terjadi di masyarakat. Ia menegaskan, kemampuan berpikir setiap anggota dewan lebih kaya bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.

“Nuansa atau cara berpikir mereka lebih kaya dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Namanya juga wakil rakyat. Tapi sayang, hal ini tidak dimanfaatkan dengan membuat suatu ketentuan,” imbuhnya.

Menurutnya, inisiatif Perda bisa berasal dari aspirasi masyarakat kepada anggota DPRD, atau kepekaan anggota DPRD sebagai wakil rakyat terhadap suatu kondisi tertentu. Apa yang dirasakan dari kondisi itu, kemudian dituangkan ke dalam suatu Perda sebagai bentuk proteksi atau perlindungan atas aspirasi tersebut.

“Ada banyak memang yang mesti diproteksi kepentingan masyarakat bila mereka (anggota DPRD) peka. Misalnya seperti di bidang pendidikan mengenai tingginya biaya saat siswa masuk sekolah, pemerataan guru ke sekolah wilayah pelosok yang disesuaikan dengan geografinya, di bidang kesehatan seperti masih banyaknya dokter di kita yang enggan ditugaskan ke daerah terpencil, hingga soal ekonomi misalnya mengenai penjaminan atas ketersediaan gas elpiji 3 kg yang harus aman. Semua itu belum terdengar,” ungkapnya.

Haryono menyebut banyak referensi bagi para wakil rakyat dalam membuat sebuah ketentuan. Misalnya dengan melakukan reses, kunjungan kerja, menerima dan mendengarkan aspirasi masyarakat yang datang ke gedung DPRD, hingga memanggil pihak terkait. Namun kalau sudah malas tentunya segala sesuatu akan sulit dikembangkan.

“Mau menerima siapapun yang datang dan mendengarkan mereka, lalu mau membuka data, memanggil pihak terkait. Ini bisa jadi rujukan. Tapi memang kayanya mereka terlalu malas untuk melakukan itu,” katanya.

Dengan demikian, tambahnya, Perda tidak hanya sebagai reaksi atas tekanan dari luar, melainkan dari sejumlah fenomena yang terjadi, dengan tujuan melindungi kepentingan masyarakat. Perda sendiri memiliki dua sifat, yaitu ketentuan pembantu peraturan yang lebih tinggi dan ketentuan yang dibutuhkan daerah.

“Ketentuan pembantu misalnya ketika undang-undang yang lebih atas memerintahkan daerah membuat Perda, misalnya soal APBD. APBD itu menurut UU Nomor 17, harus diperdakan, maka daerah membuat Perda soal APBD. Kemudian untuk ketentuan kebutuhan daerah, misalnya undang-undangnya tidak ada, tapi di lokal ada Perdanya,” urainya.

Haryono berharap, para anggota DPRD periode 2014-2019 saat ini dapat segera melahirkan Perda inisiatif sebelum masa jabatan mereka berakhir. “Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini, DPRD bisa menghasilkan perda inisiatif yang mampu melindungi kepentingan masyarakat,” katanya.

Sebelumnya, penilaian negatif terhadap kinerja anggota DPRD datang dari pengurus Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Kabupaten Garut, Asep Kurniadin. Asep mengaku prihatin dengan kinerja DPRD Garut yang dianggap tidak produktif.

Pria yang akrab disapa Askur itu menambahkan, DPRD Garut memang kurang optimal menjalankan tiga fungsi DPRD, yaitu fungsi anggaran, kontrol eksekutif dan legislasi. “Jangan sampai setiap studi banding dan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Garut hanya sekedar modus atau akal-akalan belaka. Saat ini biaya masuk sekolah masih tinggi, mana solusinya?” tanyanya.

Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Garut Wiwin Windarsih, membenarkan bila pada tahun 2015 dan 2016 ini, belum ada Perda hasil inisiatif DPRD yang diterbitkan. “Kenapa anggota dewan hingga saat ini belum menerbitkan perda inisiatif, silakan tanya langsung terhadap mereka,” katanya.

Namun demikian, Wiwin menjelaskan tahun 2016 ini ada lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda). Ia menyebut kelima Raperda tersebut seluruhnya dari berupa usulan eksekutif. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN