Harga Tanah Melambung, Korban Tanah Retak Cisompet Lambat di Relokasi

PEMKAB, (GE).-  Warga korban bencana tanah retak dan pergerakan tanah di Desa Sindangsari, Cisompet, Garut Selatan tampaknya masih harus bersabar tinggal di tenda pengungsian. Pasalnya, hingga kini Pemerintah Kabupaten Garut masih kesulitan mencari lokasi yang tepat untuk relokasi.

Hal ini diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut Iman Alirahman. Menurutnya, kesulitan yang dihadapi Pemda dalam mencari lokasi, diantaranya untuk mendapatkan lokasi yang diyakini aman, dan kesesuaian harga dengan kemampuan anggaran yang dimiliki. Namun demikian, pihaknya sudah melakukan survei di tiga titik yang memungkinkan.

“Ada tiga titik yang sudah kami survei yang tempatnya landai dan layak untuk permukiman,” ungkap Iman saat ditemui di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Rabu (25/5/2016).

Sebelum menetapkan salah satu titik, kata Iman yang juga Sekda Garut, Pemkab harus meminta rekomendasi dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi (BVMBG).

“Surat pengajuan ke PVMBG untuk menyurvei ketiga titik itu sudah dikirim. Tinggal menunggu jawaban,” ucapnya.

Dia menjelaskan, pihaknya mencari lokasi yang lahannya seluas 5 hektare supaya bisa menampung sejumlah korban yang terus bertambah. Terlebih, kawasan rawan pergerakan tanah yang terus meluas.

“Memperhitungkan kawasan lain yang mungkin akan terdampak oleh pergerakan tanah,” tuturnya.

Iman menyatakan akan mengusahakan dan memprioritaskan penyediaan lahan tahun ini. Namun, hal itu bergantung pada ketersediaan anggaran yang terbatas.

“Untuk sementara dana yang ada dari BTT (biaya tak terduga) sekitar Rp 2,5 miliar, mungkin sisanya dari APBD Perubahan dan mengajukan ke pemprov,” katanya.

Mengenai kondisi pengungsi, Iman mengaku terus memperhatikan mereka. BPBD pun akan menambah bangunan hunian sementara yang menyesuaikan dengan jumlah pengungsi yang terus bertambah.

“Untuk jaminan hidup terus diberikan, seperti beras dan lauk pauk,” ungkap Iman.

Terkait ini, Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan, pihaknya berkomitmen untuk merelokasi para pengungsi. Akan tetapi, pihaknya tidak bisa serta-merta memindahkan pengungsi tanpa rekomendasi lokasi dari PVMBG.

Bupati menjelaskan, diperlukan anggaran sekitar Rp 10 miliar untuk pembelian lahan dan pembangunan permukiman. “Dari APBD sekitar Rp 4 miliar, sedangkan sisanya akan mengajukan ke pemprov dan pusat,” ujarnya.

Akan tetapi, Bupati mengaku tidak bisa memastikan satu dari lokasi yang telah disurvei BPBD akan menjadi tempat relokasi. Pasalnya, salah satu titik relokasi seluas 5 hektare menawarkan harga jauh di atas harga pasar.

“Pemilik tanah akan menjual lahan seluas 5 hektare sebesar Rp 5 miliar. Itu terlalu tinggi. Ada juga yang lebih kecil menjual Rp 1 miliar, padahal pasarannya paling tinggi Rp 400 juta. Kalau kemahalan, kita cari tempat lain,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala PVMBG Kasbani menjelaskan, akan menelaah terlebih dahulu pengajuan dan akan segera menindaklantinya secepatnya. Setelah dirapatkan, pihaknya akan segera menurunkan tim untuk melakukan survei lapangan selama berhari-hari.

“Akan kami cek kondisi tanah dan air bawah tanah, kontur, topografi, ketinggian, keadaan batuan, dan lain-lain. Apakah rawan pergerakan tanah atau tidak,” ucapnya. (Slamet Timur)***