Harga Perumahan Meningkat, Pengembang Usul Terbitkan Aturan Rumah Vertikal

GARUT, (GE).- Beberapa pengembang perumahan di Kabupaten Garut baru-baru ini mengusulkan segera diterbitkan peraturan mengenai pembangunan rumah vertikal. Usulan yang disampaikan ke Pemkab Garut ini dianggap perlu terkait lahan perumahan yang terbatas.

Ketua Bidang Perumahan Kadin Kabupaten Garut, Yusuf Supriadi, mengatakan pertumbuhan perumahan di Kabupaten Garut berjalan cukup baik. Namun masalah lahan menjadi kendala untuk mengembangkan perumahan. Terutama pengembang tak bisa membeli lahan produktif.

“Kami usulkan rumah vertikal ini untuk dibahas masalah perizinnya. Ke depan, rumah vertikal ini bisa dibangun sampai delapan lantai. Ini juga jadi solusi agar masyarakat bisa memiliki rumah,” ujar Yusuf, Jumat (17/2/2017).


Dijelaskannya, harga jual rumah vertikal bisa dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Terlebih saat ini harga rumah di Kabupaten Garut terus mengalami peningkatan.

“Dari penjualan rumah tahun lalu untuk rumah non subsidi memang mengalami penurunan. Ini terjadi karena daya beli masyarakat yang juga ikut menurun,” ungkapnya.

Diakuinya, penurunan rumah non subsidi terjadi hampir 60 persen. Sedangkan rumah subsidi masih banyak diminati. Hanya saja banyak masyarakat yang akan mengambil rumah subsidi terkendala dalam persyaratan.

“Banyak yang mengajukan tapi tidak disetujui bank. Ada yang gara-gara sudah pernah meminjam uang ke bank atau leasing, ada juga yang gajinya tidak masuk persyaratan,” ucapnya.

Yusuf pun berharap pemerintah mempermudah perizinan pihak pengembang yang akan membangun perumahan. Pasalnya saat ini, untuk mengajukan izin pihak pengembang harus tetap mendapat rekomendasi dari instansi lain. Padahal di Garut sudah ada Dinas Perizinan.

“Seharusnya ngurus izin itu cuma di Dinas Perizinan saja. Tidak perlu ada rekomendasi dari dinas lain. Soalnya itu makan waktu dan biaya yang lumayan juga,” ujarnya.

Terkait keluhan belum lengkapnya fasilitas umum dan fasilitas khusus dari sejumlah masyarakat yang tinggal di perumahan, Yusuf menyebut jika sudah ada aturan dari Kemenpupera untuk mengatasi hal tersebut. Kabupaten Garut pun sudah memiliki Perda yang mengatur fasilitas umum dan khusus itu pada akhir tahun lalu. (Tim GE)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI