Harap Sabar ! Tiga Bulan Lagi Korban Banjir Bandang Garut Direlokasi

TARKI, (GE).- Dalam tiga bula ke depan, Pemkab Garut berjanji akan segera merelokasi para korban banjir bandang di tempat yang telah ditentukan. Kepastian pelaksanaan relokasi korban banjir bandang akan dilaksanakan tahun 2017 diungkapkan Sekda Kabupaten Garut, Iman Alirahman.

Menurut Iman, pihaknya memperkirakan para pengungsi korban banjir bandang masih harus tinggal di lokasi penampungan yang disediakan pemerintah paling tidak hingga tiga bulan ke depan. Bahkan, bisa juga mereka tinggal di tempat penampungan hingga enam bulan lamanya.

“Kami terus berupaya agar hunian tetap bagi para korban banjir bandang bisa secepatnya dibangun. Namun hingga saat ini pembangunan belum bisa dilaksanakan karena berbagai hal,” ujar Iman, Senin (31/10/2016).


Diterangkan Iman, ada berbagai tahapan yang harus ditempuh sebelum melaksanakan pembangunan hunian tetap bagi para korban banjir bandang. Salah satunya adalah lelang pelaksanaan pembangunan oleh Kemenpupera yang baru akan dilaksanakan bulan November. Dengan demikian, kemungkinan pelaksanaan pembangunannya baru bisa dilaksanakan pada tahun depan.

Untuk hunian tetap para korban banjir bandang ini, tutur Iman, ada rusun dan rumah tapak yang disediakan. Sambil menunggu, Pemkab akan menyiapkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang relokasi warga.

Iman mengatakan, dalam Perbup itu akan diatur beberapa hal, di antaranya mana saja yang akan direlokasi nanti. Pertama yang rusak berat atau hanyut, kedua yang ada di bantaran sungai dengan jarak sekian meter, dan terakhir daerah berbahaya berdasar keputusan BBWS. Namun untuk memastikan aturan jarak dari bantaran ke rumah warga dan mana saja yang masuk daerah berbahaya, diakui Iman, hingga saat ini pihaknya masih menunggu keputusan dari BBWS Cimanuk-Cisanggarung. Berdasarkan informasi dari pihak BBWS sendiri, hasil kajiannya baru akan keluar pada tahun 2017.

Untuk saat ini, diakui Iman, data yang akan direlokasi baru untuk rumah yang rusak berat dan hanyut. Dengan demikian, dipastikan pelaksanaan relokasi juga akan dilakukan secara bertahap.

Selain hal tersebut di atas, Iman juga menambahkan pihaknya akan melakukan identifikasi status kepemilikan tanah. Hal ini untuk mendapat kepastian siapa saja pengungsi yang yang benar-benar memiliki tanah dan siapa saja yang hanya menyewa. Sebab aturannya nanti untuk relokasi, penggantian aset akan diganti aset.

Lebih jauh dijelaskannya, bagi korban yang punya rumah milik, maka dia akan menempati rumah tapak dengan status hak milik. Sedangkan bagi mereka yang dulunya menyewa, maka akan ditempatkan di rusun meski aturan sistem sewanya belum jelas.

Untuk aturan sewa rusun ini, tandas Iman, akan diatur kembali. Apakah mereka yang menempatinya akan digratiskan bayar sewa untuk tahun pertama dan kedua sedangkan ketiganya baru bayar atau seperti apa, itu akan ditentukan nanti.

Oleh karena itu, Iman meminta kepada korban yang dulunya benar-benar memiliki rumah dan statusnya milik pribadi, mereka harus bisa menunjukan bukti kepemilikannya. Kalaupun bukti berupa akta atau surat yang lainnya kini sudah tidak ada karena ikut terbawa hanyut saat banjir bandang melanda, tentu ada cara lain yang bisa ditempuh.

Dalam kesempatan teresebut, Iman juga mengingatkan agar warga tidak lagi ada yang membangun rumah di kawasan yang rawan banjir bandang termasuk di bantaran sungai. Larangan ini semata-mata demi keselamatan warga juga agar tidak menjadi korban kembali. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI