Guru Honorer Wajib Membaca. Jalan menuju PNS kian Terbuka?

HARAPAN para tegana kerja honorer untuk bisa mengikuti upacara menggunakan seragam pegawai ASN seperti pada foto di atas, semakin terbuka. Meyusul ditandatanganinya surat Presiden untuk pembahasan revisi UU ASN.***

GARUT, (GE).- Para guru dan tenaga kerja honorer lainnya patut bersyukur. Harapan baru untuk bisa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau yang dikenal Pegawai Negeri Sipil (PNS), kian terbuka. Setelah menunggu lama sejak usulan Revisi Undang-undang Apartur Sipil Negara diparipurnakakan pada sidang paripurna DPR  RI 23 Februari 2017 lalu, akhirnya Presiden Joko Widodo membalas surat dari pimpinan DPR RI. Surat yang langsung ditandatangani Presiden Joko widodo itu, diterbitkan tanggal 22 Maret 2017.

Dalam surat itu, Presiden menugaskan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara  Repormasi dan Birokrasi (Kemenpan RB), Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementrian Keuangan (Kemenkeu) untuk mewakili Presiden dalam membahas kelanjutan revisi Undang Undang Aparatur Sipil Negara bersama DPR RI.

Menanggapi itu, Ketua DPP Forum Aliansi Guru dan Karyawan (Fagar) Sukwan Kabupaten Garut, Cecep Kurniadi, mengaku senang. Pasalnya, kata Cecep, hanya melalui pintu revisi UU ASN honorer dapat menjadi PNS tanpa tes, melainkan berdasarkan pengabdian yang didasarkan pada masa kerja sebagai honorer. Revisi UU ASN,  juga membuka pintu bagi semua kategori honorer, yaitu Kategori 2, non Kategori 2. Bahkan, bagi pegawai tetap non-PNS.


Karena itu semua tenaga kerja honorer di Indonesia, termasuk Garut, sangat menunggu kejelasan nasib honorer yang selama ini masih simpang-siur.

“Kami para pengurus Fagar Garut, akan selalu melakukan kordinasi dengan pengurus pusat di Jakarta untuk melakukan pengawalan. Selain itu, juga akan melakukan pendekatan persuasif kepada fpraksi-fraksi di DPR RI,” kata Cecep, Senin (27/3/17).

Tak hanya itu, pihaknya juga akan lebih konsen melakukan pendekatan persuasif dengan pihak pemerintah Kabupaten Garut, agar gayung bersambut dengan perjuangan di pusat.

Salah seorang guru honorer asal Kecamatan Limbangan, Asep Mulyatin, berharap, pemerintah dan DPR RI dapat melaksanakan tugasnya sesuai jadwal. Juga mampu mewujudkan aspirasi honorer, yaitu perubahan status dari honorer pegawai ASN tanpa testing, khususnya bagi yang telah mengabdi cukup lama.

Ia pun setuju untuk melakukan pengawalan secara ketat oleh semua tenaga honorer agar payung hukum honorer menjadi pegawai negeri segera terwujud. Mengingat, amanat yang tersirat dalam rancangan UU ASN sangat berpihak kepada tenaga kerja honorer.

Asep dan para tenaga honorer lainnya berharap, segera setelah pemerintah dan DPR RI memaripurnakan revisi UU ASN, status ketenagakerjaan mereka segera berubah menjadi ASN.

“Dan kami diangkat tanpa tes tertulis, melainkan melalui verfikasi. Mengingat kami sudah pernah dites tahun 2013. Meskipun pemerintah hingga saat ini belum pernah mengumumkan hasil tesnya pada kami. Karena itulah kami merasa sebagai honorer K2 yang masih tertunda menjadi PNS,” tandas Asep. (TAF Senopati/GE)***

Editor : SMS

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI