Guru Honorer Disebut Ilegal, Ribuan Guru di Garut akan Mogok Mengajar

GARUT, (GE).- Tersebarnya pesan melalui media sosial terkait pernyataan PLT Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Garut yang menyebut guru honorer ilegal mengundang kemarahan guru lainnya. Akibatnya ribuan guru dengan status pegawai negeri sipil (PNS) atau pun yang masih honorer akan menggelar aksi unjuk rasa dan mogok mengajar pada Senin (17/9/18) mendatang.

Dua organisasi guru yaitu PGRI dan Fagar Sukwan siap turun ke jalan guna menyuarakan kekesalan mereka terhadap Plt Kadisdik yang telah mengeluarkan pernyataan menyakitkan bagi para guru.

Ketua FAGAR Garut, Cecep Kurniadi, mengatakan, sejumlah guru honorer siap melakukan aksi mogok kerja sejak hari ini (15/9) hingga senin (17/9) mendatang. Hal tersebut sebagai bentuk protes pihaknya terhadap pernyataan Plt. Kadisdik Garut dan tuntutan penerbitan SK Bupati Garut bagi honorer.


Menurut Cecep nasib guru honorer di Garut digantung oleh aturan. Jadi, kata Cecep, jangankan memperhatikan kesejahteraan, legalitasnya pun masih di Gatung.

“Padahal tidak sulit, guru honorer itu hanya butuh SK bupati. Karena dengan SK tersebut semua guru honorer memiliki kekuatan hukum,” ucap Cecep.

Namun sayang, kata Cecep, sampai saat ini Bupati Garut tak berani mengeluarkan SK untuk guru honorer. Jadi sejumlah bentuk kesejahteraan untuk guru honorer seperti sertifikasi tidak bisa didapatkan oleh guru honorer di Garut.

“Kan sayang, guru honor di Garut ga bisa dapat sertifikasi. Sementara itu bantuan dari Pemkab sangat kecil. Mana cukup untuk biaya hidup,” ungkapnya, saat ditemui di Gedung PGRI Garut, Jumat (14/9/18).

Sementara itu, Ketua PGRI Garut, Mahdar, mengatakan, aksi tersebut berkaitan dengan sejumlah tuntutan pihak guru terhadap pemerintah daerah dan pusat. Diantaranya penerbitan surat tugas Bupati bagi guru honorer, revisi Undang-undang ASN, dan aksi protes terhadap anggapan yang dilontarkan Plt. Kadisdik Garut terkait guru Honorer adalah ilegal.

“Kami menuntut Surat tugas atau SK dari Bupati. Karena tidak adanya itu, PPG (non PNS) tidak dapat sertifikasi. Gara-gara tidak ada surat tugas Bupati. Ada 522 orang yang sudah lolos sertifikasi tapi tidak dapat sertifikasi,” katanya.

Lanjutnya, pihak Kabupaten harus menekan pemerintah pusat untuk merevisi Undang-undang ASN. Pasalnya, regulasi CPNS terkait batas usia diatas 35 tahun tak bisa ikut seleksi dinilai tidak adil. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI