Guru dan Tenaga Medis Siap-siap Diangkat PNS, Ini Kata Menpan RB Saat Berkunjung ke Garut

MENPAN RB saat menjawab pertanyaan dari sejumlah wartawan di Kantor Bupati, Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, Kamis (16/6/2016).*

PEMKAB, (GE).- Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Yuddy Chrisnandi menyatakan, dalam waktu dekat, pemerintah akan membuka rekrutmen khusus untuk guru dan tenaga kesehatan. Hal ini, karena jumlah dokter PNS yang ada di Indonesia belum mencapai satu persen dari total PNS.

“Kita masih butuh banyak dokter. Paramedis pendukung juga masih kurang sampai enam persen. Jadi saya dorong ke pemerintah daerah untuk mengajukan tenaga kesehatan,” kata Yudi dalam kunjungan kerjanya di Kantor Pemkab. Garut, Kamis (16/6/16).

Setibanya di Pemkab, Yuddy langsung mempertanyakan masalah tenaga kesehatan kepada Direktur RSUD dr Slamet, dr. Maskut Fariz, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Tenny Swara Rifai, dan Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Menurut Yuddy, tenaga kesehatan dokter dan paramedis pendamping lainnya yang ada di Garut masih kurang. Bahkan dokter Puskesmas yang ada di 69 Puskesmas di Garut masih sangat kurang.

“Cuma ada 70 dokter di semua Puskesmas itu masih kurang. Kalau mau nambah PNS ajukan saja untuk tenaga kesehatan. Idealnya itu satu Puskesmas ada dua dokter,” ujar Yuddy saat berdialog dengan sejumlah kepala dinas, Kamis (16/6/2016).

Lebih lanjut, Yuddy menyatakan masih buruknya management kepegawaian di daerah, termasuk di lingkungan Pemkab Garut. Dia mencontohkan, hingga saat ini pihaknya masih menemukan kantor kecamatan yang masih menggunakan absensi manual tulis tangan. Lalu ada juga yang menggunakan absensi elektronik tapai kondisinya dibiarkan rusak.

“Kita akui management kepegawaian di daerah masih buruk, masih ada yang menggunakan absensi manual. Ada yang menggunakan finger print, tapi tidak dilink ke  BKD. Sudah begitu, merekapnya sebulan sekali. Ini kan sama saja bohong,” kata Yuddy.

Padahal, kata Yuddy, absensi elektronik ini dimaksudkan agar bisa memantau kondisi kepagawaian.  “Dari situ kita kan dapat mengetahui berapa jumlah pegawai yang masuk aktif per hari. Kalau kondisinya begitu, jadi susah mendeteksi mana pegawai yang produktif, yang disiplin. Dari sini perbaikan sistem itu akan diperbaiki,” tandas Yuddy. (Slamet Timur)***