GGW Pertanyakan Predikat WTP Ketiga Kabupaten Garut

Yuda Ferdina (Sekjen GGW).

GARUT,(GE).- Untuk ketiga kalinya secara berturut -turut Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI perwakilan Jawa Barat. Namun, belakangan predikat WTP yang didapatkan oleh Pemkab Garut`tersebut dipertanyakan Garut Governance Watch (GGW).

Menurut Sekjen GGW, Yuda Ferdinal, Bukan sekali ini muncul pertanyaan untuk predikat WTP yang didapatkan oleh Pemda Garut. Bahkan predikat WTP yang pertama dan kedua masih banyak yang meragukan.  .

“Bukan hal mudah untuk bisa meraih predikat WTP, kriteria yang digunakan BPK RI dalam memberikan predikat WTP terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meliputi  kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Udangan, efektifitas pengendalian sistem intern, penerapan standar akuntansi pemerintahan, penataan dan pengelolaan aset tetap,” ungkap Yuda, melalui press release nya yang disampaikan ke redaksi raut-express.com, Kamis (12/07/18).


Menurutnya, kondisi pengelolaan keuangan di Pemkab Garut masih terbilang carut marut.  Sehingga masih patut dipertanyakan predikat WTP yang di dapatkan oleh Pemkab Garut.

Diungkapkannya, berdasarkan LHP  BPK RI perwakilan Jawa Barat, yang menemukan bahwa masih banyak permasalahan-permasalahan terkait pokok- pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidak patuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. ditemukan BPK diantaranya:

Kesalahan penganggaran belanja barang dan belanja modal TA 2017 pada dinas PUPR dan DISPORA, diantaranya adalah :

  • Gedung Art center merupakan gedung milik Pemerintah Kabupaten Garut, sehingga seharusnya belanja untuk gedung Art Center dianggarkan dalam belanja modal
  • Penataan lapang basket SMAN 3, Cibatu sejak oktober 2016 telah diserahkan oleh Pemda Kbupaten Garut kepada Provinsi Jawa Barat, seharusnya belanja penataan lapang basket dianggarkan dalam belanja barang yang akan dihibahkan untuk pihak ke tiga.

“Kondisi tersebut tidak mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan akun jenis belanja sebenarnya,” katanya.

GGW mengungkapkan, permasalahan dari Dinas PUPR yaitu, pembebasan tanah untuk jalan alternatif Kadungora- Leles, Jalan Lingkar Cipanas dan By Pass. Dalam dokumen pembayaran atas pembebasan tanah tersebut, diketahui tidak disertai dokumen pendukung seperti yang dipersyaratkan dalam peraturan kepala BPN nomor 5 tahun 2012. Bahakan dalam pencairan SP2D.

“Hanya disertai surat dari sekretaris panitia pengadaan tanah (kantor BPN Garut). Antara lain menyatakan bahwa panitia bertanggung jawab atas administrasi pengadaaan tanah sesuai dengan peraturan perundang- undangan.  Dan panitia akan menyerahkan hasil kehiatan pengadaan setelah selesai pelaksanaan pembayaran kepada pihak penjual, dan bertanggungjawab apabila pembayaran tidak sesuai. Sementara kita  mengetahui bahwa pembebasan tanah untuk jalan baru menyisakan banyak permasalahan,” bebernya.

Ditamvahkannya, Selain permasalahan tersebut di atas masih ada permasalahan lainnya yang menjadi PR bagi Pemda Garut diantaranya.  Penghapusan piutang Pajak Bumi sektor Pedesaan dan perkotaan, Pengelolaan Investasi Jangka panjang permanen Pemda TA 2017 yang belum didukung peraturan yang memadai, Pengelolaan aset tetap Pemda Garut belum memadai dan Pembayaran beberapa pekerjaan tidak di dukung dengan dokumen pertanggung jawaban yang lengkap,” bebernya.

“ Melihat dari permasalahan diatas maka kita bisa melihat bahwa ada ketidak patuhan terhadap peraturan Perundang-undangan, tidak efektifnya pengendalian sistem intern, masih belum jelasnya penataan dan pengelolaan aset tetap di Pemda Garut. Maka kami menilai penghargaan yang didapat Pemkab Garut saat ini hanya untuk kepentingan pencitraan pucuk pimpinan semata. Selain itu ini masih pemeriksaan secara administratif, jika diperdalam lagi tidak menutup kemungkinan bisa saja ditemukan kasus korupsi,” urainya. (Tim GE) ***

Editor: ER.

 

 

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI