GGW dan ICW Temukan Praktik Curang BPJS

GGW dan ICW saat memaparkan hasil temuannya di salah satu kedai di Jalan Cimanuk.*

GARUT, (GE).- Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dituding oleh dua pegiat anti korupsi yaitu Garut Governance Watch (GGW) dan Indonesia Corroption Watch (ICW) telah melakukan kecurangan. Tindak kecurangan (Fraud) yang terjadi paling banyak dilakukan pada layanan BPJS Kesehatan. Tudingan itu dilontarkan GGW dan ICW berdasarkan hasil riset mereka yang dilakukan sejak Maret sampai Agustus 2017.

“Kita menemukan ada empat fraud yang dilakukan pihak BPJS. Praktiknya ada yang dilakukan oleh peserta BPJS dan ada juga yang dilakukan petugas,” ujar Sekjen GGW, Yuda Ferdinal, Rabu (13/9/17).

Ia mencontohkan, untuk peserta BPJS yakni pemalsuan data peserta JKN Penerima Bantuan Iuran (PBI). Modusnya pasien tak punya kartu BPJS tapi meminjam kartu milik saudaranya.


Temuan lainnnya yakni dilakukan petugas BPJS. Pihaknya menemukan salah satu peserta BPJS mandiri tak aktif penggunaan kartunya. Padahal ia rutin membayar sejak Juni 2016 sampai Juni 2017.

Di rumah sakit pun fraud juga kerap terjadi. Misalnya di RSUD dr Slamet tak tersedia obat yang dibutuhkan. Pasien diminta untuk membeli ke apotek di luar rumah sakit dan obay tak ditanggung BPJS

“Padahal obat tersebut bisa diklaim oleh BPJS. Pihak rumah sakit sebenarnya yang harus mengupayakan membeli obat keluar. Bukannya pasien yang membeli,” ucapnya.

Terakhir tindak kecurangan yang terjadi yakni mengarahkan pasien untuk membeli obat di apotek tertentu. Pihaknya juga menemukan praktik percaloan di rumah sakit

“Ada yang menawarkan jasa jual beli darah dan percaloan penebusan obat yang dilakuan pegawai RSUD terhadap pasien BPJS. Besarannya ada yang dipatok ada juga yang sukarela,” ujarnya.

Pihaknya berharap sejumlah temuan itu bisa diperbaiki. Salah satunya dengan penerapan sistem daring untuk melihat ketersediaan obat. “Menurut DPRD sistem itu (daring) harusnya sudah beroperasi. Tapi sampai sekarang belum ada sistem tersebut,” katanya.

Koordinator Divisi investigasi ICW, Febri Hendri, menuturkan jika fraud dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), maka masuk dalam kategori korupsi. Namun jika pelakunya bukan ASN, masih sulit untuk dikategorikan sebagai korupsi.

“Dalam penelitian yang kami lakukan, fraud bisa dilakukan siapa saja yang terlibat dalam BPJS Kesehatan. Jika pelakunya bukan ASN paling masuk tindak pidana penipuan,” ucap Febri.

Praktik fraud, lanjut dia, bisa menimbulkan potensi kerugian negara. KPK saja sudah mencium indikasi kerugian hingga Rp 500 miliar. Menurutnya, selama ini saat klaim dari RSU ke BPJS masih kurang proses klarifikasi. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI