Gaji PNS Selama 4 Bulan Terancam “Tekor”, Sekretaris Kadin Garut : Pemerintah Jangan Bikin Panik Masyarakat

TARKI, (GE).- Meski sudah sepekan informasi tentang penundaan pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat, namun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut belum bisa menjelaskan sebab penundaan pencairan dana tersebut.

Alih-alih menjelaskan penyebabnya, Pemkab Garut malah membuat statemen yang mengejutkan, yakni gaji PNS tidak akan dibayarkan selama empat bulan. Kalupun dibayar, akan menggunakan dana talangan yang seharusnya dibayarkan kepada para pemborong yang telah mengerjakan proyek infrastruktur. Karenanya masyarakat Garut jadi panik dengan kebijakan pemerintah tersebut.

“Pemerintah jangan bikin panik masyarakat dengan “Pemerintah jangan membuat panik masyarakat dengan memberikan informasi yang meresahkan, dengan adanya penundaan DAU ini. Adanya informasi PNS tidak akan digaji, pemborong tidak akan dibayar, ini jelas bikin panik masyarakat,” kata pria yang akrab dipanggil Syakur itu.

Syakur yang juga Sekretaris Kadin Kabupaten Garut itu, menduga ada kesalahan dalam pengelolaan keuangan oleh Pemkab Garut, sehingga bantuan dari pusat ditunda. ” Saya pikir daera-daerah yang ditunda DAU nya itu, ada masalah dalam pengelolaan keuangan. Buktinya ada dana yang harus dikembalikan, berdasarkan temuan BPK,” tuturnya.

Disamping itu, syakur menduga keluarnya kebijakan Pemerintah Pusat itu, dikarenakan Garut khusunya, masih memiliki banyak anggaran yang belum dipakai.” Dalam hal melakukan restrukturisasi keuangan, kemungkinan pemerintah pusat memilih-milih daerah mana yang tidak akan berdampak pada proses pembangunan daerahnya, jika DAU nya ditunda,” ujarnya.

Syakur juga melihat serapan anggaran Kabupaten Garut yang masih rendah, menjadi faktor pertimbangan Kementerian Keuangan, untuk menunda bantuan ke Pemkab Garut, karena keuangannya masih cukup banyak. Dicontohkannya, anggaran belanja langsung yang nilainya Rp. 1,3 trilyun, hingga Bulan Juni lalu baru terserap 11 persen. kalau dihitung sampai Agustus ini, perkiraannya baru mencapai 30 persen.

“Kita lihat serapan anggaran Garut ini masih rendah. Ini sangat memungkinkan menjadi pertimbangan Pemerintah Pusat. Ibarat bapak ka anakna, rek mere duit teh ditingali heula. Nu duitna masih loba mah moal waka dibere,” tukasnya.

Syakur juga melihat Pemkab Garut belum menjalankan aturan dengan semestinya dalam melakukan proses pembangunan. Disebutkannya, dalam Perpres nomor 70 Tahun 2012 disebutkan, bagi pihak ketiga pemenang lelang harus diberikan dana 30 persen dari nilai proyeknya. Akan tetapi hal ini katanya, tidak dilakukan oleh Pemkab Garut.

Oleh karena itu, terkait penundaan DAU tersebut, Pemkab Garut diharapkan bisa melakukan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan dan dijadikan momen untuk melakukan perbaikan.” Saya harap pemerintah tidak berlebihan dalam menyikapi masalah ini, yang justru membuat keresahan di masyarakat,” harapnya.

Selain itu, diharapkannya Pemkab Garut bisa melakukan rasionalisasi dan efesiensi anggaran, dengan membuat skala prioritas dalam menjalankan proses pembangunannya.” Jangan lupa pula lakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat untuk memperoleh kejelasan masalahnya,” pungkasnya. (Dief).***