Gaji Guru Honorer Tetap Dibayarkan, Perjalanan Dinas dan Pembelian Kendaraan Ditangguhkan

PENDOPO, (GE).- Guru honorer kini bisa bernafas lega. Pasalnya, Pemkab Garut membatalkan rencana penundaan pencairan insentif guru honorer.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Garut berencana tak akan mencairkan tunjangan atau insentif guru honorer dengan total nominal yang harus dikeluarkan Rp 2,5 miliar akibat dampak penundaan dana alokasi umum (DAU). Pemkab justru akan memangkas anggaran perjalanan dinas untuk menutup kekurangan anggaran tahun ini.

Sekretaris Daerah Kabupaten Garut, Iman Alirahman, menyebut tunjangan guru honorer tetap akan diberikan. Pihaknya tetap mengutamakan pembayaran gaji pegawai. Menurut Iman, pihaknya masih percaya jika kekurangan DAU akan bisa dibayarkan pemerintah pusat di tahun ini.

“Memang masih kurang Rp 220 miliar. Tapi saya yakin akan ada solusinya. Tunjanhan guru honorer juga tidak ditunda,” ucap Iman usai melakukan sosialisasi peraturan Menteri Keuangan tentang penundaan DAU kepada para pemborong di Gedung Pendopo Garut, Rabu (31/8/2016).

Iman menambahkan, telah mengumpulkan seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk merespon segala kemungkinan terburuk. Iman menyebut Pemkab belum memberikan opsi pengurangan anggaran. Hanya saja ada beberapa kegiatan yang tidak akan dilakukan.

“Perjalanan dinas, pembelian ATK (alat tulis kantor), pembelian kendaraan dan lahan. Itu yang utama akan dihentikan dulu,” katanya.

Pemerintah pusat, lanjut Iman, juga memberi kesempatan untuk berdialog dan memperbaiki laporan keuangan. Segala hal yang menyangkut kewajiban daerah akan dipenuhi.

Mengenai adanya pengendapan dana tunjangan profesi guru (TPG), Iman menyebut sudah tidak ada masalah. Sisa anggaran tahun 2014 dan 2015 telah kembali diserahkan ke pemerintah pusat.

Iman juga akan meminta klarifikasi kepada Kemenkeu terkait posisi kas Garut yang berada di posisi lima besar. Padahal saat melakukan pertemuan pada bulan Juni, hanya Kota Cimahi dan Kabupaten Bogor yang posisi kas daerahnya masih sangat tinggi.

Dari informasi yang dihimpun, posisi kas Garut pada akhir tahun ini menjadi yang kelima terbesar se-Indonesia dengan jumlah sebesar Rp 527 miliar setelah penundaan DAU. Jumlah tersebut dikategorikan sangat tinggi. Selain Garut, Kota Bandung dan Kabupaten Bogor juga memiliki posisi kas daerah yang sangat tinggi.

“Soal uang muka 30 persen yang diambil pemborong juga kami pertanyakan. Mengapa tidak digunakan. Makanya kami sosialisasikan adanya penundaan DAU ini,” ujarnya.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Garut, Deden Sopian, menuturkan dari informasi yang didapatnya, keengganan pengusaha dalam mengambil uang muka proyek sebesar 30 persen karena berbagai faktor. Mulai dari sulitnya administrasi dan kesalahpahaman dalam berkomunikasi dengan pemerintah.

“Kami juga terus mendorong agar uang muka itu bisa diambil. Adanya uang muka itu prestasi bagi pengusaha dan pemerintah. Anggaran terserap dan pengusaha diuntungkan operasionalnya,” ucap Deden.

Deden berharap berbagai kendala tersebut bisa segera diatasi. Ke depannya uang muka 30 persen itu bisa mudah dicairkan. Anggaran pemerintah pun tak mengendap. (Farhan SN)***