Fraksi DPRD Garut Kritisi RAPBD 2016

SUASANA Rapat Paripurna DPRD Garut, di Aula DPRD Garut, Jumat, (13/11/ 2015).

DEWAN, (GE).- Hampir seluruh fraksi di DPRD Garut, mengkritisi APBD Garut tahun anggaran 2016 yang dinilai belum sesuai harapan dalam sidang paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi tentang APBD 2016 dan Raperda tentang Penyertaan Modal, di ruang Aula DPRD, Jum’at, (13/11/2015).

Juru bicara Fraksi Golongan Karya, Hj. Uum, mengatakan fraksinya mengkritisi anggaran RAPBD 2016 yang naik tidak maksimal yakni sebesar 3,4 persen dan juga Pendapatan Asli Daerah (PAD) Garut yang hanya naik sekira 6,9 persen.

“Fraksi Golkar juga turut menyayangkan dan mesti ditela’ah kembali terkait pengambilalihan Rumah Sakit Daerah (RSD) Pamengpeuk oleh Provinsi Jawa Barat. Padahal, idealnya justru Kabupaten Garut paling sedikit mesti memiliki 5 RSUD,” tuturnya.

Menurut Hj. Uum, saat ini Pemkab Garut dituntut serius untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari kasus limbah kulit Sukaregang, perizinan IMB, maraknya pembangunan minimarket tanpa surat izin dan masalah pedagang kaki lima.

“Selain itu, Pemkab Garut perlu melakukan evaluasi terkait penyertaan modal terhadap PDAM, PD BPR, PD Perkreditan Kecamatan (PK), Bank Intan Jabar dan Bank Jabar Banten. Tambahan modal seperti yang diberikan kepada PDAM yang memiliki 45 konsumen harus sertamerta meningkatkan pelayanan secara maksimal,” tandasnya.

Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Tatang Sumirat, S.IP, mengatakan, fraksinya menyoroti efektivitas penyertaan modal terhadap Bank Bank Jabar Banten. “Sejauhmana penyertaan modal terebut dapat memberikan keuntungan dari sisi ekonomi termasuk deviden ke Pemkab Garut. Apalagi Bank BJB sendiri bukan milik kabupaten melainkan provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Menurutnya, penyertaan modal yang dilakakukan Pemkab Garut mesti lebih fokus ke BUMD, betapa tidak, saat ini masyarakat dihadapkan dengan kesulitan modal usaha. “Persoalan penting lainnya, yakni Pemkab Garut dan Disdik Garut dituntut untuk respek dan mengambil sikap tegas perihal pengangkatan Kepala Sekolah SMA yang ditugaskan di SMA 31 yang keberadaannya tidak jelas.

Sementara itu, sebelumnya Bupati Garut, Rudy Gunawan menyampaikan nota pengantar RAPBD 2016 mencapai Rp 1. 3.287.356.261.404. Sedangkan pengeluaran berupa penyertaan modal sebesar Rp. 19 milyar dan pembayaran pokok utang sebesar Rp. 3,5 milyar. (Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN