Format SOTK Baru Pemkab Garut Mulai Menemukan Titik Terang

DENGAN semangat efisiensi dan efektivitas pemerintah mengeluarkan PP Nomor 18 Tahun 2016. Di dalamnya dituangkan perumusan baru Struktur Oorganisasi Tata Kerja (SOTK) baru di tiap pemerintahan Kabupaten atau kota. Nantinya, tiap Pemkab atau Pemkot agar mengefisiensikan dan mengefektifkan SKPD serumpun dan kedekatan karakteristiknya. Sementara nasib Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) nantinya akan dihilangkan. Namun khusus untuk UPTD Pendidikan masih dilakukan pengkajian berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK). Sejak aturan ini digulirkan, berbagai kontroversi menghiasi berbagai media massa. Pro dan kontra pun mulai berseliweran. Namun sampai berita ini diturunkan SOTK di Pemkab Garut mulai menemukan titik terang. Berbagai keterangan terkait perubahan SOTK telah berhasil “Kandaga” himpun. Ketua Pansus Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Alit Suherman, mengatakan ada enam faktor yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan SOTK baru. Berdasarkan hasil kajiannya, dalam pembentukan SOTK baru semuanya harus mengacu pada efisiensi dan efektivitas. Jadi pemisahan SKPD yang serumpun dan kedekatan karakteristiknya yang paling pertama harus disatukan. Kedua, penentuan bidang dan jumlah kasi pada setiap perangkat daerah harus dicantumkan secara saklek di dalam Perda. Penentuan ini harus berlaku juga untuk penentuan Kasi di tiap kecamatan. Pasalnya, kata Alit, dalam rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Garut, seluruh kecamatan tipeloginya A. Dirinya berharap penentuan kasi di tiap kecamatan harus berdasarkan analisa beban kerja. Selain itu, poin ke tiga berdasarkan kajiannya, menyangkut urusan wajib pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di tiap wilayah. Menurutnya, urusan kependudukan ini sangat dibutuhkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian catatan ke empat, untuk Satuan Pendidikan Daerah dibentuk satuan pendidikan formal. Oleh karena itu, menurut Alit, fraksinya menilai tidak dibutuhkan lagi UPTD Pendidikan. Namun menurutnya, UPTD Pendidikan masih bisa dipertahankan jika ABK-nya rasional. Namun terlebih dahulu harus dibuatkan Perdanya. Selanjutnya ke lima, berkaitan dengan sekretariat Korpri harus dipertimbangkan kembali. Pasalnya, kedudukan Korpri tidak tercantum dalam peraturan daerah tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Catatan terakhir, berkaitan dengan rancangan peraturan daerah tentang susunan perangkat daerah akan dibentuk Dinas Kebakaran. Namun karakteristik dinas tersebut memiliki kesamaan dengan Satpol PP. Jadi berdasarkan perumpunan urusan pemerintah dua dinas tersebut sebaiknya digabungkan menjadi satu dinas. Pasalnya memiliki karakteristik yang sama. Alit berharap, Pemkab Garut bisa memperhatikan beberapa catatan yang berhasil dikumpulkan timnya. Pasalnya, ia menilai enam hal tersebut dinilai krusial dalam penentuan SOTK baru. Sementara itu, Kabag Organisasi Setda Garut, Natsir Alwi mengatakan, Pemkab Garut saat ini tengah merumuskan sistem organisasi tata kerja (SOTK) baru berdasarkan PP 18 Undang Undang Nomor 23/2014 tentang pemerintahan daerah. “Sebanyak 32 urusan konkuren yang ada di Pemkab Garut divalidasi berdasarkan skorsing oleh kementerian. Penilaian dilakukan melalui sistem aplikasi komputer, Pemkab Garut sendiri hanya sebagai fasilitator dan menginfut data saja. Dalam SOTK baru tersebut jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diperkirakan hanya berkurang satu dinas saja. Tidak ada perampingan secara signifikan,” tuturnya. Natsir mengaku, walupun adanya pengurangan jumlah dari 34 SKPD menjadi 33 SKPD, tidak ada pejabat eselon menganggur. “Sebenarnya ini adalah PP yang sangat hebat, memiliki nilai lebih. Namun jika ada pegawai yang merasa resah dengan peraturan ini mungkin saja karena kekhawatiran pergeseran posisi jabatan,” tambahnya. Lebih jauh Natsir memaparkan, sesuai UU Nomor 23/2014, dinas baru dibentuk apabila total skor variabel minimal 950. “Seperti DPPKA memiliki bobot skor 1.000 karena itu akan berubah menjadi dua dinas. Sedangkan dinas yang memiliki skor kecil akan digabung dengan dinas yang memiliki satu rumpun,” imbuhnya. Salah satu contoh lanjut Natsir, ada beberapa SKPD yang akan dipecah seperti Disnakertansos, Desperindag, Bina Marga, Pertacip. “Penggabungan dinas juga terjadi di Bidang kebudayaan sedangkan Dinas Pariwisata hanya menangani bidang pariwisata saja. Untuk Dispora sendiri tidak ada perubahan karena menginduk terhadap kementerian yang telah ada,” pungkasnya. (Farhan SN)***