FOPPSI Masuk Komite Revisi Undang Undang ASN

PARA operator sekolah yang tergabung dalam Forum Operator Pendataan Pendidikan Seluruh Indonesia ( FOPPSI ) boleh berbangga hati, baru baru ini FOPPSI masuk dalam tim Komite Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ( UU – ASN ), FOPPSI jadi wakil dari kalangan Operator Sekolah.

Ketua FOPPSI Kabupaten Garut, Yusep Patahudin, yang juga operator sekolah di SD Negeri Bayongbong 3, mengatakan, bahwa FOPPSI telah terbentuk selama dua tahun hingga saat ini.

“ Terimakasih saya ucapkan untruk semua pihak. Khusus untuk Garut, pengurus FOPPSI Kabupaten Garut telah resmi ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Semoga Kabupaten/kota khususnya di Jawa Barat dapat menyusul jejak Garut. “ Ungkapnya, belum lama ini.


Ditambahkannya, dengan masuknya FOPPSI dalam Komite Revisi UU N0.5 tentang ASN , merupakan satu kesempatan baik yang tidak boleh disia-siakan. Dari hasil rapat Komisi Nasional Revisi UU ASN , FOPPSI Jawa Barat yang diketuai Retno Edi Kurniadi mengusulkan beberapa ajuan sebagai berikut, menetapkan Operator pendataan Pendidikan dalam nomenklatur kependidikan di Indonesia, mengatur Operator Pendidikan sebagai CPNS, dan Penerbitan SK Operator oleh kepala Daerah setingkat Bupati/Walikota.

Dengan adanya Remunerasi bagi Operator pendataan pendidikan yang berstatus PNS, pengupahan Operator setara UMK/UMR dan Operator Sekolah mendapatkan hak tambahan Jam sebagaimana wakil kepala sekolah sejumlah 12 Jam.
“Tugas dari FOPPSI Nasioanal masuk di jajaran Komite Nasional Revisi UU ASN mengajak seluruh Operator Sekolah untuk tetap bersatu dan kokoh. Berada dalam wadah Organisasi FOPPSI. Berjuang bersama untuk meraih cita-cita para Operator Sekolah. “ Ujar Retno.

Reto mengajak para operator sekolah yang belum bergabung, untuk berjuang bersama dibawah bendera FOPPSI. Menurutnya FOPPSI adalah organisasi yang sudan berbadan hukum dengan legailtas yang jelas.

“Legalitas formalnya benar-benar dapat dipertanggung jawabkan. FOPPSI telah mendapatkan akta notaris dan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Terlebih, kini FOPPSI menjadi perwakilan di Komite Nasional Revisi Undang-Undang Aparatur Nasional.” Ungkapnya. (TAF Senopati)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI