Empat Kecamatan Menolak Bergabung DOB Garut Selatan

Pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Garut Selatan (Garsel) masih menunggu penyelesaian Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Desain Besar Penataan Daerah (Desertada) serta RPP Penataan Daerah rampung. Namun sejumlah warga di Kecamatan Cikajang, Singajaya, Banjarwangi dan Peundeuy malah menolak untuk bergabung dengan DOB Garsel.

Humas Raksa Baraya, Wawan Sopyan yang mewakili warga Kecamatan Cikajang, mengatakan warga di Cikajang tetap mendukung pembentukan DOB Garsel. Hanya saja, warga Cikajang menolak untuk bergabung dengan wilayah pemekaran tersebut jika telah ditetapkan.

Menurutnya, beberapa pertimbangan menolak bergabung dengan DOB Garsel karena jarak dengan ibukota kabupaten yang berada di Kecamatan Mekarmukti terlalu jauh. Selain itu, masalah infrastruktur juga menjadi hal yang disoroti warga Cikajang.

Dari Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, lanjut Wawan, pemekaran suatu wilayah dilakukan untuk mendekatkan dengan pelayanan birokrasi. Namun jika Cikajang ikut bergabung, maka pelayanan birokrasi akan semakin menjauh. Hal itu yang mendasari warga Cikajang menolak untuk bergabung.

Wawan melanjutkan, pihaknya juga telah membuat surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati Garut, DPRD Kabupaten Garut dan Presidium DOB Garsel. Dalam surat terbuka tersebut, Wawan menyebut jika tidak menutup kemungkinan DOB Garsel akan terjerembab kepada lubang kegagalan sekitar 80 persen. Bahkan besar kemungkinan menuju DOB gagal.

“Bahkan pemekaran wilayah kabupaten dan provinsi disinyalir oleh para pakar, pengamat terutama Dirjen Otda Kemendagri 80 persen mengalami nasib gagal. Hal itu juga menjadi kekhawatiran warga,” ucapnya.

Bukan hanya dari segi jarak yang terlalu jauh, Wawan juga menyoroti minimnya pendapatan yang diraih oleh 16 kecamatan dalam DOB Garsel. Total pendapatan yang didapatkan per tahun hanya mencapai Rp 8 miliar.

Meski begitu, Wawan mengaku tak menghalangi pemekaran Garsel. Dalam spanduk yang ditempelkan di sejumlah titik di Kecamatan Cikajang, lanjut Wawan, semuanya berisi dukungan pembentukan DOB Garsel, namun menolak Cikajang untuk bergabung.

Pembentukan DOB Garsel yang telah diwacanakan sejak tahun 2004, tutur Wawan, harus mengambil posisi dari nol kembali. Pemekaran wilayah Garsel juga harus dikaji secara komprehensif agar tak menjadi DOB gagal.

Hal yang sama juga diungkapkan Kepala Desa Pancasura, Kecamatan Singajaya, Saefulloh A Ridho. Warga di Singajaya bukannya menolak pembentukan DOB Garsel. Hanya saja saat ini belum waktunya untuk dilakukan pemekaran.

“Infrastrukturnya pun belum memadai. Ditambah jarak tempuh dari Singajaya ke Mekarmukti cukup jauh bisa empat jam lebih. Kalau ke Garut induk paling hanya dua jam,” ujar Saefulloh.

Adanya penolakam untuk bergabung, lanjut Saefulloh, bukan berasal dari keinginan segelintir pihak. Namun berasal dari keputusan warga. Bahkan tokoh masyarakat dari Kecamatan Peundeuy, Banjarwangi dan Singajaya sepakat menolak bergabung dengan DOB Garut Selatan.

Menurutnya, saat wacana pembentukan DOB Garsel muncul tak melibatkan semua warga. Hanya elemen tertentu yang melakukan pembahasan dan mendukungnya.

“Besar harapan kami harus kembali dilakukan pengkajian. Apakah dari 16 kecamatan yang gabung ke DOB Garsel itu sudah cocok atau belum. Jadi jangan asal dimekarkan,” katanya.

Dirinya berpandangan jika keinginan itu hanya hawa nafsu politis karena kegagalan para pendiri DOB Garut Selatan saat mengikuti pesta demokrasi sebelumnya. Bahkan jika DOB Garut Selatan dipaksakan dibentuk dirinya mengancam akan membentuk kabupaten tandingan yang terdiru dari Kecamatan Cikajang, Singajaya, Banjarwangi, Peundeuy, Cigedug, Cihurip dan Cisompet.

Oleh sebab itu dirinya berpesan jangan sekali-kali melibatkan Kecamatan Cikajang, Singajaya, Banjareangi dan Peundeuy dalam permasalahan DOB Garut Selatan. Pasalnya tokoh masyarakat setempat dan pemerintahannya telah berkomitmen agar menjaga keutuhan bergabung dengan Kabupaten Induk. Farhan SN***