Efektivitas Empat Pilar dalam Marwah Bangsa Indoensia

Oleh  Indra Kurniawan

Mahkamah Konstitusi dalam Keterangan tentang  Uji Materil UU Tentang Parai Politik No 2 Tahun 2011 pasal 34 ayat ( 3b ) dalam materil nya tentang empat pilar yang menjadi tugas partai politik dalam melakukan sosialisasi empat pilar :  Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal IKA dan Negara Kesatuan Republik Indonesia mengabulkan  Permohonan pemohon dalam amar PUTUSAN Nomor 100/PUU-XI/2013.

Mahkamah berpendapat, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, selain mendudukkan sama dan sederajat dengan pilar yang lain, akan menimbulkan kekacauan epistimologis, ontologis, dan aksiologis. Pancasila memiliki kedudukan yang tersendiri dalam kerangka berpikir bangsa dan negara Indonesia berdasarkan konstitusi.selain sebagai dasar negara, Pancasila juga sebagai dasar filosofi negara, norma fundamental negara, ideologi negara, cita hukum negara, dan sebagainya. Oleh karena itu, menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar dapat mengaburkan posisi Pancasila.


Jika membaca dan menelaah seksama dari dimensi legalistik maka akan dengan sangat mudah para pemerhati hukum, para akademisi hukum dan bahkan sampai aktor politik dari berbagai disiplin ilmu dapat memberikan penilaian subjektif baik berdasarkan analisa teoritis ataupun analisa politis. Namun akan sangat rumit dan sulit apabila konteks diatas dibaca oleh masyarakat Indonesia secara keseluruhan dengan latar belakang yang berebeda-beda yang semestinya mendengarkan atau menyimak empat pilar ini dengan bahasa yang sederhana dan dapat dipahami secara mendalam sehingga esensi dari empat pilar  ini tepat sasaran.

Bicara empat pilar dengan melepaskan dualisme tentang kedudukan Pancasila yang masih debatable, penulis concern terhadap tujuan dari empat pilar ini sendiri, dimana diharapkan seluruh bangsa indonesia dari sabang sampai meroke , dengan anggaran APBN lebih dari 400 Milyar / tahunnya menghasilkan masyarakat yang madani. Kata kunci dari tujuan Empat Pilar adalah terciptanya living law ( budaya hukum ).

Yang menjadi kendala adalah apa indikator keberhasilan jika sosialisasi ini telah diterapkan dari tahun 2012, dengan anggaran negara yang begitu fantastis. Jika hampir 7 tahun program ini  berjalan apakah ada survey yang menyatakan program ini efektip ? jika mencermati problematika bangsa ini dalam 2 tahun terakhir justru keberadaan program ini dinilai tidak berhasil, dengan salah satu maraknya opini publik tentang  isu in toleransi yang disebabkan bergesernya perdebatan hukum ke perdebatan politik.

Perbaikan dan daya Guna ( efektivitas ) dari program empat pilar ini seharusnya segera direvisi terutama kelayakan institusi yang melakukan sosialisasinya. Penulis menganggap bahwa pendidikan adalah tugas nya institusi khusus, dalam kelembagaan indonesia pendidikan empat pilar menyangkut pancasila sudah tercantum dalam program pelajaran Sejarah baik ditingkat sekolah dasar ataupun perguruan tinggi, sehingga apabila empat pilar ini disosialisasikan oleh lembaga politik ( MPR ) maka akan memiliki kecenderungan stagnan dan bisa saja digunakan pada saat sosialisasi anggota MPR di wilayah DAPIL nya seperti laporan FITRA beberapa tahun kebelakang bahwa dari Rp.318 Milyar anggaran Empat pilar Rp.228 milyar diantaranya dipergunakan pada saat sosialisasi di DAPIL nya. Jelas hal ini adalah terlalu politis dan menjadi tidak efisien apabila tujuan penyerapan anggaran dalam sosialisasi empat pilar dicampur adukan dengan unsur publisitas dalam rangka kampanye.

Penulis menilai bahwa berhasilnya sebuah program harus diukur oleh indikator resmi tentang kemanfaatan dari program itu sendiri. Indikator dari empat pilar adalah kesadaran masyarakat akan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat, baik yang sifatnya normatif legalistik dan atau nilai serta norma dalam etika berbangsa dan bernegara.

Jika hanya meneriakan NKRI harga mati, atau saya pancasila tanpa memahami apa itu pancasila dan  kebhinekaan  yang didapat dari program pendidikan yang berjenjang dan tepat, maka semuanya hanya akan menjadi sloganisasi sesaat dimana teriakan itu bergemuruh pada saat  terdapat konflik kepentingan antara pro dan kontra terhadap subjek atau objek yang di anggap tidak berpancasila dan berbhineka.

Bangsa indonesia adalah bangsa yang cerdas, agamis, komunal dan Pluralistik, artinya pancasila bagi bangsa indonesia adalah darah yang sudah mengalir setiap harinya, darah sebagai bangsa yang toleran, bangsa yang gotong royong, sikap dan budaya bangsa indonesia sudah tercermin dalam marwah bangsa indonesia yang pancasilais. Perdebatan mengenai bangsa indoenesia yang di beberapa komunitas dianggap intoleran adalah propaganda politik untuk kepentingan golongan tertentu saja.

Jadi prinsip dasar empat pilar bukan untuk menekankan tentang rasa pancasila, tetapi lebih kepada seluruh pelaksana undang-undang harus menempatkan empat pilar sebagai landasan fundamental dalam menuju indonesia yang sejahtera. Siapa pelaksana undang-undang itu ? bukan eksekutif tentunya,  dalam hal ini melainkan seluruh elemen rakyat dengan menumbuhkan sikap gotong royong, bekerja pada forsinya, belajar dengan sungguh-sungguh pada bidangnya, dan yang terpenting adalah menggunakan Etika dan moral dalam menjalankan seluruh aktivitas.

Catatan akhir dalam empat pilar versi penulis adalah sikap kritis yang konstruktif dengan dibarengi kemampuan pada bidangnya masing-masing. Mari berkarya untuk membangun bangsa ini tanpa revolusi berdarah. Saat ini bukan lagi perang terhadap ideologi. Karena bagi penulis pilihan pancasila bukan pilihan para deklarator dan konseptor pada sidang BPUPKI tahun 1945 tetapi pilihan segenap bangsa indonesia yang melekat kuat dan tak tergoyahkan sampat saat ini dan dimasa yang akan datang yang terwakilkan oleh para pendiri bangsa ini.

Penulis adalah mahasiswa  di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Garut.

 

 

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI