DPRD Garut “Kuuleun”, Tak Satupun Perda yang Diterbitkan Atas Inisiatifnya

DEWAN, (GE).- Memasuki dua tahun enam bulan periodisasi, tak satu pun Peraturan Daerah (Perda) inisiatif yang dilahirkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Garut. Hal ini fungsi legislasi DPRD Garut dinilai tidak produktif. Betapa tidak, perda merupakan cerminan dari kinerja dan kualitas wakil rakyat.

Kasubag Perundang-undangan Sekretariat DPRD Garut, Wiwin Windarsih, SH membenarkan Tahun 2016 ini dan tahun sebelumnya, belum ada Perda hasil inisiatif dewan yang diterbitkan.

“Kenapa anggota dewan hingga saat ini belum menerbitkan perda inisiatif silahkan tanyakan langsung terhadap anggota dewan, jangan tanya sama saya,” ungkap perempuan berhijab ini saat ditemui di ruang kerjanya Sekretariat DPRD Garut, Jum’at, (15/7/16).

Lebih jauh Wiwin menjelaskan, tahun 2016 ini ada 5 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah disetujui menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna DPRD Garut pada 23 Mei 2016 beberapa bulan yang lalu. Dari 5 Raperda tersebut seluruhnya dari usulan eksekutif.

“Lima Raperda tersebut yakni Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Raperda Perangkat Desa, Raperda Pencabutan Perda Nomor 4 Tahun 2008 Hal Pedoman dan Mekanisme Penyusunan Perda, Raperda Urusan Pemerintahan Konkuren dan LKPJ,” paparnya.

Menurutnya, hasil rapat paripurna tersebut kemudian eksekutif mengajukan ke Pemprov Jabar paling lambat tiga hari untuk diregister dan diferifikasi. “Hal itu mengacu terhadap Permendagri nomor 80 tahun 2015 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Promeda),” tambahnya.

Terpisah, Asep Kurniadin selaku pengurus KAHMI Garut, prihatin dengan kinerja DPRD Garut saat ini. Menurutnya, sebenarnya banyak permasalahan yang bisa diatur melalui Perda yang dihasilkan DPRD.

“Misalnya soalnya rumah sakit, pasar, pariwisata, tata ruang dan lainnya. Banyak dan sangat banyak persoalan yang belum tuntas dan itu semua belum diatur didalam perda. Saya menilai DPRD Garut sekarang “ku’uleun” alias kurang kerjaan,” ujarnya.

Askur menilai, DPRD Garut selama ini memang kurang optimal menjalankan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi anggaran, kontrol eksekutif dan legislasi.

“Jangan sampai setiap studi banding dan Panitia Khusus (Pansus) yang dibentuk DPRD Garut hanya sekedar modus dan akal-akalan. Biaya masuk sekolah masih tinggi, mana solusinya?,” tandas Askur penuh sewot. (Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN