DPRD Garut “Dibobodo” Soal Deposito

AWAL Tahun Anggaran 2015 Pemkab Garut mengumumkan kondisi APBD-nya mengalami defisit Rp 200 milyar. Sedangkan posisi APBD Perubahan belum ada kejelasan alias belum didepinitifkan.

Namun ironisnya Pemkab Garut malah mendepositokan Rp 100 milyar APBD-nya tanpa diketahui oleh pihak legislatif. Hal ini dinilai melanggar aturan.

“Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 58, anggaran itu boleh didepositokan, tetapi harus dipublikasikan. Minimal DPRD sebagai wakil rakyat tahu,” kata peneliti masyarakat Peduli Anggaran Garut, Haryono, usai audensi di Gedung DPRD Garut, yang dihadiri Bupati Garut, Rudy Gunawan.

Menurutnya, di dalam PP itu dikatakan APBD dapat didepositokan, tetapi jika ada kelebihan yang tidak dipergunakan. Sementara Pemkab Garut mengumumkan terjadi depisit, di sisi lain ada deposito.

“Tidak rasional jika kondisinya seperti itu. Itu manajemen kas daerah, disimpan di bank. Sesuai Undang-undang no 1 tentang perbendaharaan, rincian atau perjanjian dengan bank, melalui bendahara yang disampaikan oleh penanggung jawab keuangan daerah. Dalam hal ini bupati, DPRD harus tahu,” tegasnya.

Bukti tidak adanya publikasi perihal deposito APBD itu, terlihat dari pernyataan Fraksi Gerindra pada audensi dengan para tokoh pergerakan yang tergabung dalam “Pakar”, yang menyatakan ketidaktahuannya ada deposito sebesar itu.

“Depositonya tidak ada pelanggaran, tapi tidak adanya publikasi atau DPRD tidak diberi tahu, ini jelas melanggar,” tandas Haryono.

Haryono menambahkan, seharusnya DPRD mempertanyakan soal deposito itu, dengan menggunakan hak interplasinya. Jika jawaban bupati tidak jelas, DPRD bisa melakukan penyelidikan.

“Dengan demikian, DPRD lemah dalam pengawasan. Ingat! Deposito itu ada bunganya. APBD itu geus pasti keur publik. Kalau disimpan dulu, tentu akan mengganggu pencairan,” ujarnya.

Ditemui terpisah, Rudy Gunawan membenarkan adanya deposito APBD sebesar itu. Namun menurutnya tidak perlu diberitahukan kepada DPRD, sebab hal itu merupakan manajemen kas daerah. “Deposito itu ada, tapi tidak perlu diberitahukan kepada DPRD,” ucapnya. Sementara bunga depositonya sendiri, kata Bupati masuk ke kas daerah.

Sejumlah anggota DPRD mengaku tak tahu-menahu terkait deposito Rp 100 miliar Pemkab Garut. Namun, Anggota Komisi C Bidang Anggaran DPRD Garut, Aay Syarif Hidayat menepis merebaknya isu terkait Pemkab Garut telah mendepositokan dana APBD tahun 2015 sebesar Rp. 100 milyar secara tersembunyi.

“Selama ini tak ada kerugian maupun pelanggaran penggunaan uang APBD yang didepositokan ke bank. Deposito tersebut bukan Rp. 100 milyar seperti isu selama ini namun hanya Rp. 14 milyar.” tandas Aay Syarif saat dihubungi, Ahad, (27/12).

Menurut Aay, anggaran Pemkab Garut sampai saat ini ada sekitar Rp 14 miliar. Uang itu ditaruh sebetulnya bukan untuk di depositokan namun keuntungan atas hasil jasa giro. Dan itupun kelebihan bunganya otomatis masuk ke anggaran APBD Perubahan.

“Bupati Garut kemungkinan salah menyampaikan terhadap masyarakat terkait Pemkab Garut telah mendefositokan dana sebesar Rp. 100 milyar. “Sama halnya kita menyimpan uang ke bank, tentu akan mendapatkan keuntungan. Bahkan, jika hasil jasa giro mendapatkan Rp. 14 milyar dipastikan Pemkab Garut telah menyimpan dana diatas Rp. 100 milyar,” bebernya.

Aay mengaku, dirinya sengaja mendatangi kantor DPPKA Kabupaten Garut untuk melihat transparansi anggaran APBD Garut tahun 2015, namun memang Pemkab Garut mendapatkan keuntungan dana Rp. 14 milyar berdasarkan hasil jasa giro.

“Hanya itu yang diketahui, Dan tidak mungkin Bupati Garut menyimpan deposito Rp. 100 milyar tanpa sepengetahuan aggota DPRD. Kalau ada informasi selain itu, saya tidak tahu,” ucapnya.

Lebih jauh Aay menambahkan, justru jika dana APBD Garut didepositokan akan menambah pemasukan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Keuntungan dari hasil jasa giro itupun masuk ke kas anggaran APBD Perubahan bukan ke kas pribadi,” pungkasnya. (Syamsul)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN