DPRD Dorong Pemkab Garut Sediakan Alat Pencetak e-KTP di Tiap Kecamatan

ILUSTRASI

GARUT,(GE).- Menanggapi keluhan warga terkait pelayanan KTP elektronik (e-KTP), Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Garut, Yuda Puja Turnawan, menyebut ada total anggaran untuk penyediaan alat pencetak e-KTP sebesar Rp 2,4 miliar. Dengan rincian Rp 90 juta per kecamatan.

Menurutnya, anggaran tersebut bisa disediakan Pemkab Garut. Apalagi dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 470/ 837/ SJ tentang Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, Pemkab diizinkan untuk mengalihkan anggaran untuk penyediaan alat pencetak.

“Dampaknya kan sekarang satu kecamatan yang sudah punya alat harus melayani beberapa kecamatan lain. Misal Karangpawitan harus melayani pencetakan dari lima kecamatan,” ujar Yuda usai melaksanakan Sidak ke Kantor Kecamatan Karangpawitan, Selasa (17/7/18).


Di Kabupaten Garut sendiri, saat ini dari 42 kecamatan yang ada, baru 15 kecamatan yang sudah memiliki alat pencetak e-KTP. DPRD Kabupaten Garut pun mendorong Pemkab Garut agar menyediakan anggaran untuk pengadaan alat pencetak KTP elektronik. Penyediaan alat tersebut menjadi kewajiban bagi Pemkab Garut untuk memenuhi administrasi kependudukan. Jangan sampai warga dipersulit untuk memiliki KTP el.

Sementara itu menurut Yuda, di wilayah selatan Garut, baru lima kecamatan yang sudah memiliki alat pencetak. Yakni Kecamatan Cikelet, Pamengpeuk, Bungbulang, Singajaya, dan Pakenjeng.

“Wilayahnya kan luas selatan itu. Jadi harus diperhatikan Pemkab soal administrasinya. Jangan dibiarkan jauh-jauh datang ke Kantor Disdukcapil. Pemerintah harus mengupayakan alat di kecamatan,” katanya.

Yuda melanjutkan, dewan mendorong agar Pemkab lebih berkomitmen terhadap pelayanan administrasi di Garut. Tak ada anggaran untuk penyediaan alat, menurutnya tidak bisa menjadi alasan.

“Saya rasa angka Rp 2,4 miliar untuk penyediaan alat itu bisa dianggarkan. Apalagi intruksi Mendagri membolehkan mengambil anggaran dari pos lain,” ucapnya.

Yudha menyebut, instruksi Mendagri mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan. Pihaknya pun kerap mendapat laporan dari warga tentang sulitnya mengurus administrasi kependudukan.

“Harus diutamakan masalah belanja publik ini. Biar warga merasakan keberadaan pemerintah,” tandasya. (Tim GE)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI