DPMPD Garut: Kasus Dua Desa Belum Selesai di PTUN

Asep Mulyana, Kepala Bidang Pemerintah Desa BPMPD Kabupaten Garut./ foto: Kang Cep/GE.

GARUT,(GE).- Usai Pilkades serentak beberapa waktu yang lalu ternyata masih menyisakan masalah. Menurut catatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Garut, hingga saat ini hasil pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak 2017, khusus di dua desa yang ada di Garut kasusnya masih dipermasalahkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

“Belum selesai, tadinya mau damai, tapi dilanjutkan saja ke PTUN,” kata Kepala Bidang Pemerintahan Desa, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Garut, Asep Mulyana, Senin (7/8/17).

Diungkapkannya, dua desa yang mengadukan hasil Pilkades ke PTUN Bandung diantaranya Desa Sukawangi di Kecamatan Tarogong Kaler, dan Desa Cibatu di Kecamatan Cibatu.


“Kelompok masyarakat tertentu, menilai pilkades tersebut bermasalah dan terdapat sejumlah pelanggaran seperti politik uang saat tahapan pelaksanaan pilkades, April 2017 yang lalu. Kita persilakan saja untuk mengadukan ke PTUN,” katanya.

Asep menjelaskan, pihak pengadu sempat meminta Pemerintah Kabupaten Garut melalui Bidang Pemerintahan Desa untuk memediasi dengan dua kepala desa terpilih di dua kecamatan tersebut. Namun mediasi itu tidak dapat dikabulkan.

“Untuk diselesaikan secara hukum untuk mengetahui hasil ketetapan hukum berdasarkan keputusan PTUN di Bandung. Untuk pembelajaran, silakan saja lanjut pengaduan sampai sidang,” tandasnya.

Ditambahkannya, pengadu di dua desa tersebut telah melaporkan kasus dugaan pelanggaran pilkades ke PTUN dengan menunjukan sejumlah barang bukti seperti pengakuan sejumlah orang.

“Meskipun terbukti secara hukum, hanya SK (surat keputusan) Bupati saja yang digugurkan. Dan tidak ada pilkades ulang, tapi nanti dipilih oleh tokoh masyarakat,” tukasnya. (ER)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI