Ditanya Lelang Lima Jabatan Kadis, Dewan Takut Salah Bicara

GARUT, (GE).– Kebijakan Bupati Garut Rudy Gunawan melelang lima jabatan kepala dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Garut, ternyata tidak diketahui oleh jajaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Garut yang merupakan representasi rakyat. Hal ini, diakui oleh Ketua Komisi D DPRD Garut Asep D Maman. “Saya tidak tahu ada lelang jabatan,” katanya singkat saat ditanya soal kebijakan lelang jabatan kepala dinas.

Menurut Asep, Komisi D DPRD Garut, hanya sebagai mitra kerja pemerintah saja yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan dan RSU dr Slamet Garut. Sementara, yang berkaitan dengan kepegawaian di dinas tersebut, ada di komisi lain (Komisi A DPRD Garut,red). “Jadi lebih baik ke komisi itu saja, saya takut salah jawab,” katanya.

Meski sama sekali tidak diajak bicara oleh jajaran pemerintahan terkait kebijakan lelang jabatan, Asep mengaku tetap mendukung kebijakan bupati melelang lima jabatan kepala dinas jika kebijakan tersebut memang menghasilkan yang lebih baik dari sistem seleksi yang sebelumnya dilakukan. ”Kalau memang mekanisme itu akan lebih baik dari pada sistem yang sebelumnya, itu positif-positif saja. Selagi lelang jabatan itu dilakukan dengan sungguh-sungguh,” uharny.


Paling tidak, kata politisi fraksi PPP tersebut, lelang jabatan akan menjadikan visi dan misi pejabat yang bersangkutan linier dengan jabatan yang didudukinya. Apalagi, seleksinya ditangani oleh orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan dan profesional. Namun, dirinya berharap dalam prosesnya tidak ada intervensi dari pihak manapun dan panitia seleksi juga harus menolak upaya-upaya intervensi dari pihak manapun. Apalagi, anggota panitia seleksi juga pastinya membawa nama baik masing-masing lembaganya.

Asep juga berharap, tim seleksi bisa lebih bisa menempatkan para pejabat sesuai dengan latar belakang pendidikannya. ”Yang pasti barangkali, untuk jabatan-jabatan kepala dinas itu, sesuai dengan latar belakang pendidikannya,” Tandasnya.

Selain itu, kata mantan kepala desa di Kecamatan Bayongbong ini, diharapkan proses dan hasil seleksi oleh Pansel itu, akan dilaksanakan secara transparan.” Pokoknya saya harapkan jangan ada lagi titipan-titipan, agar hasilnya lebih baik,” tegasnya.

Sementara terkait calon Kepala Dinas Pendidikan yang merupakan salahsatu kursi jabatan yang paling banyak disorot, Asep mengaku tidak mau berspekulasi karena mengaku tidak memiliki kapasitas untuk menilai. “Pokoknya saya sebagai mitra kerja, siapapun kepalanya, yang penting bisa menjalankan tupoksinya dengan baik,” katanya. (jay)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI