Dinilai Ada Kejanggalan, Warga Kota Kulon Pertanyakan Program Rutilahu

Ilustrasi

GARUT, (GE).– Beberapa warga di Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut mempertanyakan perihal bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang dinilai janggal.

Menurut warga, kejanggalan dalam program Rutilahu di wilayahnya ini misalnya terkait harga barang yang terlalu mahal dan jauh dari harga di pasaran.

Menurut Ejeb Sopandi, salah satu anggota BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) stempat, harga barang yang diberikan kepada warga penerima manfaat terlalu mahal dibanding lainnya. Misalnya, harga semen harganya mencapai Rp 70 ribu per sak dan batu bata pun Rp 800 per satuannya.


“Semen itu paling mahal tidak mungkin sampai Rp 70 ribu per sak, paling juga di kisaran Rp 60 ribu saja. Batu bata pun paling mahal yang bagus itu Rp 570 per satuannya. Jadinya ini menurut saya sangat tidak masuk akal, padahal kan bantuannya per rumah mencapai Rp 15 juta dipotong pajak,” ujarnya,(19/7/17).

Dijelaskannya, diantara barang yang diberikan, kata dia, yang paling masuk akal hanyalah kayu, dimana harga per kubiknya Rp 1,2 juta.

Sementara itu, Pepen Supendi, salah seorang tokoh masyarakat setempat mengakui, dirinya bersama warga mengetahui persoalan inisaat ketua RT setempat bertanya kepada suplayer barang.

“Dari informasi, pihak suplayer barang yang diketahui berasal dari Kecamatan Cilawu hanya menerima uang dari dinas sebesar Rp 1 miliar dari Rp 1,5 miliar sebelum dipotong pajak,” ungkapnya.

Menurut Pepen, proses penunjukan suplayer barang untuk Rutilahu di tempatnya seharusnya berdasarkan kesepatakan para penerima manfaat. “Tapi saat saya tanyakan kepada para penerima manfaat ada yang tidak mengetahui prosesnya.Di Kelurahan Kota Wetan ini ada 100 penerima manfaat untuk bantuan Rutilahu dari DAK Pemerintah Pusat melalui Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Garut,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Aah Anwar Saefuloh mengatakan, memang ada bantuan untuk Rutilahu bagi 100 rumah di Kelurahan Kota Wetan, Kecamatan Garut Kota yang sumbernya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Perumahan Pemberdayaan Pemerintah Pusat. Ia menyebut bahwa untuk harga rincian barang merupakan usulan dari fasilitator pendamping.

“Untuk penyedia barang juga kan berdasarkan penunjukan para penerima bantuan, yang sepakat mengirimkan barang yang difasilitasi oleh fasilitator. Fasilitatornya berasal dari masyarakat yang dipilih setelah proses pendaftaran ke kami dari para sarjana, lalu dipilih yang dianggap punya pengalaman dan dianggap layak,” katanya.

Aah menambahkan, hanya memfasilitasi saja dan membayarkan bahan, karena hibahnya hibah barang kita membayar barang yang dikirimkan. “Kita belum bayar (penyedia barang), karena mereka harus memberikan bayar sebesar 50 persen dan kita akan bayar 50 persen, dan kita punya acuan harga standar satuan harga sesuai SK Bupati,” ungkapnya.

Namun ia pun tidak menampik jika standar harga antara satu toko dengan lainnya pasti berbeda, dan saat ada perbedaan akan dipertanyakan oleh oleh pemeriksa. “Karena satu kecamatan itu untuk satuan harganya ada jarak-jarak, saat ada perbedaan ada penyetaraan, tapi saya belum lihat, nanti akan saya tanyakan langsung ke PPK mengenai harga, dan tim teknis juga yang mengetahui lebih jauhnya,” ucapnya.

Dikatakannya, untuk laporan dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dari bantuan tersebut ada pajak sebesar 11,5 persen karena bentuknya merupakan hibah barang. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI