Diduga Menipu, Pegawai DPPKA Dijebloskan ke Bui

PEMKAB, (GE).- Gara-gara perbuatannya, oknum pegawai Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kabupaten Garut berinisial ’GN’ harus berurusan dengan hukum. Selain harus mendekam di jerusji besi, GN juga diganjar sangsi administratif berupa scoresing dari statusnya sebagai PNS.

Data yang berhasil dihimpun “GE”, GN yang baru beberapa tahun ini diangkat menjadi PNS terpaksa harus berurusan dengan hukum karena diduga kuat melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan di instansi tempatnya bertugas.

Tindak pidana yang dilakukannya terjadi pada Januari 2015 lalu. Sedangkan kasusnya mulai bergulir sejak September 2015 dan saat ini masih dalam penanganan Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Garut.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut Iman Alirahman membenarkan adanya seorang PNS yang bertugas di lingkungan DPPKA Garut yang saat ini tengah berurusan dengan hukum. Untuk kelancaran proses pemeriksaan, penyidik sudah melakukan penahanan terhadap GN.

“Menindaklanjuti kasus ini, Pemkab Garut mengambil kebijakan untuk memberhentikan (scoresing) GN untuk sementara. Hal ini harus dilakukan karena GN sejak beberapa waktu lalu sudah tak lagi masuk kerja dan menjalankan tugasnya karena dalam masa tahanan pihak penyidik. “ Tandasnya. , Selasa (15/12/2015).

Sekda menegaskan, bahwa kebijakannya ini telah sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010 serta aturan kepegawaian lainnya. GN memang harus diberhentikan meski sifatnya sementara karena ia harus menjalani proses hukum.

GN diduga telah melakukan pelanggaran yang bukan hanya menyangkut etika PNS tapi juga harus berurusan dengan hukum. Dia juga diduga melakukan pelanggaran dalam kaitannya sebagai PNS sehingga harus mendapatkan sanksi.

“Kasus hukum yang menimpa GN sama sekali tidak ada kaitannya dengan masalah kedinasan. Namun lebih bersifat individu.” Tukasnya.

Iman mengingatkan agar apa yang terjadi pada GN itu dijadikan pelajaran bagi seluruh PNS di lingkungan Pemkab Garut. PNS jangan lah berbuat semaunya sendiri tetapi harus taat pada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah ketentuan ASN (Aparatur Sipil Negara) dimana setiap pegawai harus bekerja dengan etika. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN