Diduga Bermain Mata dengan Sebuah Perusahaan, Wabup Segera Panggil Kadis PUPR Garut

dr. Helmi Budiman, Wakil Bupati Garut.***

GARUT,(GE).- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Garut diduga telah bermain mata dengan pihak PT. Changsin Reksa Jaya terkait penutupan mata air dan jalan desa di Kecamatan Leles. Selain itu, Dinas PUPR pun dituding telah melakukan maladministrasi dalam pembebasan lahan untuk jalan alternatif dari Kadungora ke Leuwigoong.

“Kami atas nama warga Kecamatan Leles dan Kadungora menuntut pihak PUPR agar segera membuka kembali mata air dan jalan desa di kawasan Leles. Selain itu, Dinas PUPR dituntut segera menyelesaikan persoalan pembebasan lahan di jalan alternatif baru dari Kadungora ke Leuwigoong,” ujar Koordinator Forum Masyarakat Leles – Kadungora, Lukman, kepada “GE”, Kamis (12/10/17).

Lukman menuding, Dinas PUPR sebagai instansi berwenang telah bermain mata dengan pihak PT. Changsin Reksa Jaya terkait penguasaan mata air di Sinapel Rt/Rw 19/07 Desa Lembang, Kecamatan Leles. Menurutnya, mata air itu selama ini digunakan untuk keperluan ruamah tangga warga di dua kecamatan. Jadi menurutnya, kalau mata air itu diberikan kepada PT. Changsin Reksa Jaya, tentunya warga di dua kecamatan itu tak akan tinggal diam.


“Kalau urusannya dengan air, tentunya sudah menyangkut hajat hidup orang banyak. Jadi patut diperjuangkan sampai titik darah penghabisan,” ujar Lukaman.

Ia menyayangkan, Pemerintah Kabupaten Garut, lebih berpihak kepada perusahaan asing ketimbang memenuhi hajat hidup warganya. Maka wajar saja, warga di dua kecamatan akan berjuang habis-habisan untuk mempertahankan haknya agar air dari mata air Sinapel terus mengalir ke rumah-rumah warga.

Selain akan memberikan mata air Sinapel, Dinas PUPR juga diduga akan memberikan hak guna jalan kepada PT. Changsin Reksa Jaya. Padahal status jalan tersebut merupakan jalan desa.

“Tolong hentikan perampasan aset umum yang digunakan oleh warga. Jangan jual aset milik umum hanya untuk kepentingan semata,” harap Lukman.

Selain itu, kata Lukman, ia pun mempertanyakan uang konvensasi terkait pembebasan tanah untuk jalan alternatif baru dari Kadungora menuju Leuwigoong. Menurutnya, dalam transaksi jual beli tanah di tempat itu Pemkab Garut dalam hal ini Dinas PUPR sangat lemah dalam administrasi. Bahkan dalam proses jual beli tanah itu, Dinas PUPR tak mengeluarkan dokumen secuir pun. Padahal pembelian tanah tersebut menyangkut aset negara yang harus jelas alur pertanggungjawabannya.

Lukman mengancam, jika tuntutan warga di Kecamatan Leles dan Kadungora ini tidak diindahkan, maka dirinya bersama ribuan warga lainnya akan menggelar aksi unjukrasa ke Pemkab Garut. Lukman mengaku, sebenarnya jalur perundingan telah beberapa kali ia lakukan. Namun sampai saat ini selalu menemui jalur buntu.

Dihubungi melalui handphonenya, Kepala Dinas PUPR, Uu Saepudin mengaku, tak mau ambil pusing dengan persoalan tersebut. Ia beranggapan persoalan seperti itu tak harus dikonfirmasi kepada dirinya.

“Tanyakan saja kepada PT. Changsin kan sudah ada datanya. Saya tak perlu dikonfirmasi lagi,” ujar UU, Rabu (11/10/17).

Uu melanjutkan, gejolak di warga karena ada yang manipulasi dan hasutan dari pihak tertentu. Pasalnya, soal kepemilikan mata air dan jalan desa itu dokumennya sudah ada di PT. Changsin Reksa Jaya.

Menanggapi dugaan keterlibatan Kadis Pemukiman Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam penutupan mata air warga dan jalan milik desa, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman berjanji akan segera memanggil Kepala Dinas PUPR.

“Saya akan langsung terjun ke lapangan dan minta klarifikasi dari Kadis PUPR. Tujuannya agar kedudukan masalahnya jelas,” ujar Wabup, Kamis (12/10/17).

Kepastian kepemilikan mata air itu perlu diselidiki lagi. Apakah lahan itu memang milik Changsin atau bukan. Kalau memang milik PT. Changsin tentunya ia akan memeriksa lagi kelengkapan surat-surat kepemilikannya.

“Nanti akan saya cek juga kelengkapan suratnya,” katanya.

Ia mengatakan kepemilikan mata air itu bisa saja milik seseorang yang dijual ke PT. Changsin. Jadi secara otomatis sumber mata air itu bisa dikuasai oleh Changsin. Tapi menurutnya, ia tidak bisa berandai-andai sebelum ada keterangan pasti dari para pihak.

Disinggung terkait keterlibatan PUPR dalam penguasaan mata air ini, Wabup menegaskan akan memanggil Kadisnya agar ada keterangan jelas. Ia tak mau berspekulasi jika belum memiliki data yang akurat terkait kedudukan masalahnya. (Farhan SN/ Useu GR)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI