Desember 2017 Semua UPT di Garut Sudah Dibubarkan

Bupati Garut, Rudy Gunawan (kiri) didampingi wakilnya dr. Helmi Budiman.

GARUT (GE).- Wacana pembubaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di semua dinas semakin menguat. Bupati Garut, Rudy Gunawan, menandaskan pembubaran semua UPT akan dilakukan di Bulan Desember 2017.

“Bulan Desember 2017 semua UPT harus sudah dibubarkan. Ini aturan PP 18 tahun 2016. Meski UPT dibutuhkan namun aturannya melarang jadi terpaksa dibubarkan,” katanya.

Bupati melanjutkan, selaku pimpinan daerah dirinya mengikuti aturan tersebut. Menurutnya, sebelum PP itu diterbitkan pembentukan UPT memang diperbolehkan. Oleh sebab itu dibentuklah peraturan bupati (Perbup) untuk menjadi payung hukumnya.


“Sebelum UPT ini dibubarkan saya harus mengganti dulu Perbupnya. Tentunya amanat PP akan dilaksanakan. Jadi pada prinsifnya UPT memang harus dibubarkan,” kata Bupati.

Saat disinggung terkait sumber daya manusia (SDM) yang ada di UPT saat ini, Bupati menandaskan akan merekontruksi ulang SOTK di Pemkab Garut. Nantinya, kata Rudy, pegawai di UPT Pendidikan akan dialihkan menjadi staf atau fungsional.

“Kita tidak mungkin menampung semua pejabat struktural UPT. Nantinya mereka harus terima kalau menjadi fungsional,” ujarnya.

Sebenarnya dulu, kata Bupati, PP 18 tahun 2016 memperbolehkan pembentukan UPT. Sehingga kita buat Perbupnya. Padahal itu, ujarnya, sudah dikonsultasikan ke gubernur.

“Sebenarnya UPT yang harus dibubarkan bukan hanya UPT pendidikan tapi UPT Kesehatan pun sama,” tandasnya.

Ia menegaskan, di Bulan Desember semua UPT sudah dihilangkan. Nantinya, alur kendali dilakukan dinas masing-masing.

Namun secara tidak langsung, bupati menyayangkan terkait aturan yang memaksa UPT harus dibubarkan. Pasalnya, secara geografis Kabupaten Garut sangat luas. Jadi rentang kendalinya sangat sulit jika hanya mengandalkan dinas semata. Jadi sebenarnya, secara kinerja UPT ini sangat dibutuhkan Pemkab Garut.

“Kalau seperti Kota Bandung sangat logis UPT ini dihilangkan. Tapi alau ukurannya Garut tentu akan menyulitkan,” keluh Bupati.

Bupati menambahkan, jika UPT dibubarkan, tentunya para Kasie harus lebih sering terjun ke lapangan. Terkait tambahan tunjangan dan hal teknis lainnya sedang dibuatkan aturannya. (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI