Demi Ambisi Kekuasaan, Pion dan Gajah Dikorbankan

GARUT, (GE).- Bupati Garut Rudy Gunawan melantik ribuan pejabat baru untuk menempati posisi strategis di lingkungan Pemkab Garut. Beberapa jabatan kembali dikukuhkan sementara yang lainnya mengalami perombakan.

Pelantikan tersebut, banyak kalangan yang menilai jika Bupati Garut dan Wakilnya sedang memainkan strategi catur. Ada bidak dan luncur yang dikorbankan, namun mantri, kuda dan benteng malah diberi kekuasaan.

Nampak wajah-wajah pejabat lama masih mendominasi. Seperti Kepala Dinas Pendidikan, masih dijabat H. Mahmud, Direktur Utama RSU dr. Slamet masih dipercayakan kepada dr. Maskud, dr. Tenni Swara Rifa’i masih tetap dengan jabatan Kadinkes-nya.


Namun sayangnya, beberapa pejabat yang kembali mendapatkan kepercayaan menduduki posisi strategis justru bermasalah. Kegagalan pembangunan Sarana Olahraga (Sor) Ciateul dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Garut menjadi buktinya.Bahkan perkara yang menimpa Dinas Pemuda dan Olahraga serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil belakangan ini kerap menghiasi pemberitaan media massa.

Dinas Pemuda dan Olahraga saat ini bermasalah dengan pembangunan Sor Ciateul. Dinas yang dinahkodai, Kuswendi ini, dinilai gagal dalam menjalankan amanahnya membangun GOR bela diri dan Sport Center Garut. Padahal anggaran yang dikeluarkan dari APBD ini nilainya cukup fantastik. Bahkan belakangan ini, pembangunannya malah dihentikan karena pemborong tidak bisa memenuhi perjanjian dalam kontrak.

Ketua Lembaga Komitmen Tim Komite Nasional (LKTKN), Andri RD, menurutnya Bupati dan wakilnya terkesan sedang mengatur perannya masing-masing. Bahkan dalam penempatan pejabat tempo hari terkesan memaksakan.

“Sapai saat ini masih ada Kadis, Kabid dan Kasie yang kehilangan jabatannya tanpa mengetahui kesalahannya apa. Kalau saya perhatikan seperti permainan catur, bidak dan luncur dikorbankan sementara mentri, kuda dan benteng diberikan kekuasaan,” ujarnya.

Saya melihat, beberapa pejabat yang tidak memberikan kontribusi terhadap kekuasaannya pasti akan disikat. Namun tentunya bagi pejabat yang bisa memperkuat posisinya di Pilkada 2018 akan diberikat kekuasaan strategis.

Namun pada akhirnya, alat yang digunakan Bupati dan Wakilnya malah menuai masalah. Waktu itu, Bupati dan Wakilnya cenderung memaksakan pejabat yang promosi. Sementara porsi jabatan yang ada tidak disesuaikan dengan porsinya. Akibatnya banyak pejabat yang potensial malah terpinggirkan. Sementara pejabat yang akuntabilitasnya masih dipertanyakan malah dipaksakan.

Andri mencontohkan, mantan Kepala BAPPEDA, Widiana, CES, merupakan salah seorang pejabat yang berprestasi meraih penghargaan perencanaan terbaik di tingkat provinsi. Namun apa yang ia terima, harus kehilangan jabatannya. Sementara penggantinya masih diragukan. Bahkan ia menerima informasi jika Kepala BAPPEDA saat ini direkomendasikan oleh Tim Assesor hanya bisa menjabat dinas tipe B.

Contoh yang paling kongkrit dua pejabat Kadisdukcapil yang terkena OTT dan Kadispora yang kerap berseteru dengan pemuda dan pelaku olahraga. Ditambah lagi masalah pembangunan Sor Ciateul. Padahal keduanya keukeuh dipertahankan Bupati pada Perombakan SOTK di akhir Tahun 2016 yang lalu.

“Saya harap Bupati dan Wakilnya benar-benar memenuhi janjinya. Kedua pucuk pipinan Garut itu berjanji akan kembali melakukan evaluasi jabatan pada Bulan Mei yang akan datang,” ujarnya.

Saat disinggung terkait dua dinas yang menuai masalah, Andri, mendesak agar Bupati dan Wakil Bupati segera merombak kedua dinas tersebut. Pasalnya masalahnya sudah terang benderang. Jadi kalau masih dipertahankan sangat keterlaluan.

“Masa ada Kadispora berseteru dengan pegiat olahraga dan organisasi kepemudaan. Belum lagi amanah pembangunan Sor Ciateul yang belum tertunaikan,” ujar Andri.

Selain itu, untuk Disdukcapil tentunya Bupati tak harus berpikir panjang untuk merombak semua unsur yang terlibat dala Pungli. Pasalnya, Kabupaten Garut tercoreng dengan praktik pungli yang selama ini terjadi di Disdukcapil. Tentu saja orang nomor satu di Disdukcapil, Darsani menjadi list pertama yang harus dicoret dari jabatannya.

Menurut anggota Masyarakat Peduli Anggaran Garut (Mapag), Haryono, khusus pembangunan Sor Ciateul sebenarnya telah didambakan warga Garut. Pasalnya rencana itu telah dicanangkan sejak kepemimpinan Bupati Dede Satibi di Tahun 2004 silam.

Rencana itu, lanjut Haryono, baru terealisasi di Tahun 2016. Namun dalam proses pengerjaannya tidak tepat waktu. Hingga saat ini proyek bernilai puluhan miliar itu terbengkalai.

Haryono menjelaskan, jika dilihat dari rinciannya, Pemkab Garut mengeluarkan 12 program untuk peningkatanan sarana pra sarana olahraga di Garut. Salah satunya, pembangunan Sor Ciateul ada di nomor 11 program peningkatan sarana yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Garut.

Berdasarkan data yang dimiliki Haryono, anggaran untuk pembaangunan Sor Ciateul ada 4 pos anggaran. Di awal tahun 2016, Pemkab Garut mencantumkan anggaran sebesar Rp 16 Miliar untuk pembebasan lahan. Ditambah Rp 7 Miliar untuk pembangunan Gor beladiri dan Rp 17 Miliar untuk pembangunan Sport Center Garut.

Namun, masih menurut Haryono, pada anggaran perubahan tepatnya 11 November 2016 anggaran untuk pembebasan lahan ditambah lagi Rp 10 Miliar. Jadi total anggaran pembangunan dan pembebasan lahan Sor Ciateul menelan anggaran Rp 50,4 Miliar.

Saat ditanya terkait penundaan pembangunan, menurutnya Pemkab Garut sudah tepat dalam bersikap. Pasalnya saat kontrak tidak ditepati tentunya pengusaha yang bersangkutan harus dievaluasi dulu.

Apalagi, kata Haryono, belakangan ini proses pembangunan menuai permasalahan. Sehingga dua orang pejabat Dispora diperiksa oleh Polisi.

Selain itu, kata Haryono, OTT yang dilakukan Tim Saber Pungli Garut mengindikasikan bobroknya aparatur sipil di Pemkab Garut. “Assesment” yang dilakukan hanya sekadar seremonial belaka dan menghambur-hamburkan anggaran.

“Jika hasilnya masih seperti ini jadi apa perombakan SOTK baru yang dilakukan Bupati tempo hari,” kata Haryono.

Haryono melihat, perombakan SOTK baru yang dilakukan tempo hari hanya sebatas mengisi kekosongan dan memenuhi kepentingan politis. Sehingga esensi untuk membangun pemerintahan yang baik tidak tercapai.

Namun belakangan ini, Pemkab Garut justru bersikap lembek dalam menyikapi permasalahan yang menimpa kedua dinas ini. Khusus dalam penanganan kasus pungutan liar (pungli) pembuatan akta kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Garut, hingga saat Pemkab Garut belum memberikan sanksi apapun kepada para pegawai yang diduga terlibat. Hal ini dikarenakan Pemkab Garut masih menunggu hasil penyelidikan dari Polres Garut.

“Kami belum memberikan sanksi apapun kepada para pegawai Disdukcapil. Kami masih menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan Polres Garut yang hingga saat ini masih berlangsung,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Iman Alirahman, Senin (13/2/2017).

Menurut Iman, penyelidikan yang dilakukan Polres Garut sampai saat ini belum membuahkan kesimpulan apapun. Pihaknya pun belum menerima bahan apapun dari hasil penyelidikan tersebut.

Iman mengaku yakin, dengan peristiwa yang terjadi di instansi pelayanan publik itu pasti akan berakibat terhadap adanya perubahan terhadap sikap para pegawainya. Bahkan sebelum adanya kasus itu, Wakil Bupati Garut sudah mempersilakan rumah dinasnya digunakan sebagai tempat pelayanan pembuatan KTP.

Selain itu, dirinyapun masih menunggu hasil penyelidikan dari Polisi terkait pembangunan Sor Ciateul. Iman membeberkan proyek pembangunan Sor. Ciateul menelan anggaran Rp 24 miliar. Untuk pembangunan Sor. Beladiri Rp. 7 Miliar sementara untuk Sport Center Rp. 17 Miliar.

“Pos anggarannya ada yang dari APBD Kabupaten dan bantuan Provinsi Jawa Barat. Dari APBD Rp. 7 Miliar sementara dari provinsi Rp. 17 Miliar,” tandas Iman, Senin (6/2/2017).

Saat disinggung terkait pejabat yang diperiksa Polisi Sekda mempersilahkan untuk memeriksanya jika memang ada pelanggaran hukum. Apalagi, kalau sampai ada kerugian negara.

Ditemui usai Apel di Lapang Setda Garut, Wakil Bupati Garut, dr. Helmi Budiman, mengaku belum mengetahui permasalahan yang melilit Dispora Garut. Menurutnya, ia belum menerima laporan dari Kadispora.

“Belum tau, malah saya tau dari Anda. Memang seperti apa permasalahannya,” ujar Wabup, balik bertanya.

Wabup melanjutkan, biasanya kalau permasalahannya pada proyek pembangunan harus ada temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Tapi selama ini tidak ada yang dipermasalahkan oleh BPK.

Namun jika terbukti ada kerugian negara dalam pembangunan Sor Citeul tentu dirinya tak akan segan-segan mencopot jabatan Kadispora. Selain Kadispora, jika hasil penyelidikan Tim Saber Pungli terbukti jabatan Kadisdukcapil pun kemungkinan besar akan dirombak.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, mengaku prihatin dengan adanya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, termasuk Kepala Bidang yang ikut diamankan tim saber pungli Polres Garut. Setelah tertangkap tangan Operasi Tangkap Tangan (OTT), pada Senin (6/2/2017) sore bupati masih menunggu hasil penyelidikan Tim Saber Pungli. Jika terbukti ia tak akan segan-segan mencopot jabatan yang bersangkutan.

“Saya sudah ingatkan pada seluruh SKPD, untuk tidak melakukan pungutan liar. Terutama SKPD yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik, pada saat pelantikan saber pungli,” ungkapnya, Senin (6/2/2017).

Menurutnya, terkait pemberian sanksi terhadap para PNS yang diduga melakukan pungli, terlebih dahulu akan menunggu laporan dari Ketua Tim Saber Pungli. Ia mengatakan, sampai saat ini hanya sebatas mengetahui info tersebut melalui informasi dari wartawan.

Jika memang benar pegawai PNS termasuk Kepala Bidang Catatan Sipil, terlibat dalam kasus pungutan liar. Pemerintah tidak akan segan-segan akan memberikan sanksi sesuai PP 53. Bahkan sebagai sanksi administrasi, bisa diberhentikan dari jabatannya.

Namun saat disinggung terkait pemanggilan pejabat Dispora yang dipanggil Polisi terkait dengan pembangunan Sor Ciateul Bupati mengaku belum mengetahuinya. Ia mengaku masih menunggu laporan dari pihak terkait khususnya Kadispora.

Selain itu, Bupati Garut Rudy Gunawan akan memediasi ‘kisruh’ yang terjadi antara KONI dan Dispora Kabupaten Garut.

“Saya rasa ini hanya masalah di komunikasi saja, Selasa depan akan kami undang mereka untuk melakukan perundingan,” kata Rudy, Sabtu (28/1/2017). (Farhan SN)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI