DAU Tertunda, Pilkada Serentak Terancam Diundur

TARKA, (GE).- Gonjang-ganjing penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) ternyata berdampak juga keberadaan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang juga tertunda. Hal ini akibat adanya kebijakan Pemkab Garut untuk mengalihkan dana Pilkada untuk kebutuhan lain yang lebih bersifat mendesak.

Ketua KPU Kabupaten Garut, Hilwan Fanaqi, menyebutkan dana Pilkada serentak pada 2018 untuk Kabupaten Garut memang mengalami penundaan menyusul penundaan DAU Garut oleh pemerintah pusat. Adapun besaran anggaran Pilkada yang merupakan tabungan itu mencapai Rp 13 miliar.

“Informasi yang kami dengar, katanya memang ada penundaan untuk anggaran Pilkada di Garut ini karena dananya dialihkan dulu untuk kebutuhan lain. Bagi kami hal itu tak menjadi masalah asal ketika mau digunakan, dana itu sudah ada,” tutur Hilwam kepada sejumlah awak media, Kamis (1/9/2016).

Diakuinya, hingga sejauh ini penundaan dana Pilkada yang dialihkan untuk kegiatan lain oleh Pemkab Garut, tidak menimbulkan pengaruh apapun. Hal ini karena memang pihaknya belum memerlukan dana itu karena belum ada tahapan persiapan Pilkada.

“Untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2018 mendatang, kita (KPU/red.) sudah mengajukan anggaran kepada Pemkab Garut sebesar Rp 119 miliar. Namun, hingga saat ini belum ada persetujuan terkait besaran anggaran yang akan diberikan Pemkab Garut.

Terkait masalah kesiapan anggarannya sendiri, pihaknya tak bisa masuk lebih jauh karena hal itu merupakan kewenangan Pemkab. Sementara itu, pelaksanaan Pilkada yang berbarengan dengan pemilihan Gubernur, diakui Hilwan memang akan ada bantuan dana dari provinsi. Namun berdasarkan informasi, provinsi hanya akan memberikan bantuan untuk honor Panitia Pemungutan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungatan Suara (PPS).

Diharapkannya, honor KPPS juga ikut dibayarkan oleh provinsi. Hal itu sudah disampaikan ke pihak provinsi akan tetapi sampai pertemuan terakhir beberapa waktu lalu, provinsi tetap hanya menyanggupi untuk membayar honor PPK dan PPS saja.

“Jumlah anggaran yang diperlukan untuk membayar honor KPPS sangat besar sehingga kami berharap agar hal itu menjadi tanggung jawab provinsi. Namun provinsi masih tetap dengan rencana awal yaitu hanya membayar honor PPK dan PPS saja,” tukasnya.

Hilwan meminta agar Pemkab Garut lebih proaktif dalam menyikapi hal ini. Apalagi ini juga merupakan hajatnya Pilgub atau provinsi yang di dalamnya bersama dengan Pilbup. “Jadi, paling tidak ada sharing pembiayaannya setengah dari provinsi.” Tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Garut, Ahmad Bajuri menilai perubahan anggaran Pilkada tentunya harus melalui mekanisme, tidak bisa begitu saja ditarik. Apalagi dana tersebut sudah dicatat di APBD.

“Terus terang, kami jadi khawatir melihat kondisi seperti sekarang ini. Jangan-jangan pelaksanaan Pilkada akan terganggu karena dananya yang dialihkan untuk kegiatan lain. Padahal kan penentuan dana Pilkada itu sudah ditetapkan sejak awal dan mulai Juni 2017, KPU sudah harus mulai melalukan persiapan,” ungkapnya. (Tim GE)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI

Komentar

BAGIKAN