Dapil Satu Jadi Zona Rawan Pertarungan Caleg DPRD Garut

GARUT, (GE).- Jelang Pemilu 2019, tensi politik di Garut semakin memanas. Kerawanan konflik terjadi di beberapa zona terutama daerah pemilihan (Dapil) satu.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Garut, Wahyudijaya menyebut pihaknya sudah melakukan pemetaan wilayah dalam menghadapi Pilpres (Pemilihan Presiden) dan Pileg (Pemilihan Legislatif) tahun 2019. Berdasarkan hasil kajian, kerawanan cenderung terjadi pada saat Pileg karena adanya zonasi sehingga potensi gesekan pendukung menguat.

Wahyu menyebut, secara umum kondisi politik di Garut saat ini dikategorikan masih landai berdasarkan hasil kalkulasi pihaknya bersama Kominda (Komunitas Intelejen Daerah). Namun meski demikian kemungkinan besar kerawanan akan muncul saat Pileg dan rentan terjadinya gesekan kuat di wilayah tertentu sehingga menimbulkan ekses.

“Berdasarkan kajian kita zona yang paling rawan terjadinya gesekan itu di Dapil 1. Karena di sana memang potensi pemilihnya banyak sehinga persaingan menjadi ketat dibanding wilayah lainnya. Secara umum, Pileg ini multi partai yang bertarung dan banyak sekali calon dengan masing-masing memiliki pendukungnya,” ujarnya, saat ditemui di Cahaya Villa Hotel, Kecamatan Tarogong Kaler, Garut, Rabu (14/11/18).

Untuk langkah yang dilakukan pemerintah sendiri, kata Wahyu, Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpindan Daerah) telah melakukan deklarasi yang dihadiri oleh berbagai unsur. Dalam deklarasi sendiri diarahkan bahwa orientasi dalam Pemilu adalah pesta demokrasi dimana hadirnya kemeriahan yang dibarengi dengan nilai kedewasaan bagi pemilihnya.

“Diluar hal tersebut juga tentunya kita melakukan langkah penceagahan lainnya hingga tingkat kecamatan dalam menyikapi setiap dinamika yang terjadi secara masif dan terstruktur. Dan saya yakin tidak akan terjadi chaos di Garut, kalau pun terjadi aparat keamanan sudah memiliki Renpam (Rencana Pengamanan) sampai kemungkinan terburuk sekalipun,” katanya.

Langkah lainnya, ia menyebut jika Badan Kesbangpol Garut melakukan sosialisasi pendidikan masyarakat yang ditawarkan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat Garut sudah seharusnya mulai dewasa dalam menyikapi perpolitikan sehingga kemudian tidak diperalat oleh politik dan dijadikannya masyarakat sebagai komoditi lima tahunan semata. (MHI)***

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI