Dana Desa Cair, TA dan PD Gelar Rakor Terbuka Bersama Pemkab

GARUT, (GE).- Tenaga Ahli (TA) Tingkat Kabupaten dan Pendamping Desa (PD) menggelar rapat koordinasi (rakor) terbuka bersama Pemkab Garut di Aula Bapeda Garut, Jumat, (19/5/17).

Hadir dalam rapat tersebut, Koordinator TA Garut, Emu M. Azmi serta H. Dadang, Ghinan, Farham, Teten dan Leni selaku 5 anggota TA Kabupaten Garut. Hadir pula Sekda Garut, H. Iman Ali Rahman, para Kepala Dinas, para Camat dari 42 kecamatan dan Pendamping Desa se Kabupaten Garut.

Dalam sambutannya, Koordinator Tenaga Ahli Kabupaten Garut, Ceng Emu M. Azmi menyampaikan,  pihaknya selama ini di lapangan berjibaku dan secara intens terus mengawal dana desa mulai dari administrasi perencanaan, pelaksaaan hingga laporan pertanggunjawaban.


“Saat ini, Dana Desa (DD) sebesar Rp 214 miliar sudah masuk ke rekening masing-masing desa. Penyaluran dana desa sendiri dilakukan melalui aplikasi KPPN. Tidak ada pihak ketiga karena dana desa menggunakan sistem swakelola,” tuturnya.

Pemerintahan desa saat ini, lanjut Ceng Emu, sudah banyak mengalami kemajuan. “Baligo APBDes sudah terpasang dimana-mana. Alhamdulilah, semua transfaransi itu tak lepas dari peran para pendamping desa.  Terlebih setiap kecamatan sudah memiliki pendamping desa. Kecamatan Cigedug, Talegong dan Cikelet pun sudah terisi,” ucapnya.

Ceng Emu juga menyinggung sekaligus meminta kepada Sekda Garut untuk turut memfasilitasi kantor sekretariat TA yang baru serta seragam untuk pendamping desa.

“Sebagaimana pendamping desa di kabupaten lainnya, mereka mendapat bantuan dan perhatian dari pemerintah daerahnya. Kita baru punya seragam warna putih saja, sebagai simbol kinerja pendamping desa benar-benar lurus,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, H. Iman Ali Rahman langsung mengamini dan meminta kepada DPMD  untuk segera menyiapkan fasilitas kantor baru untuk TA. Menurutnya, rapat koordinasi perlu dilakukan secara rutin dan tak perlu menunggu persoalan itu terjadi terlebih dahulu.

“Besaran anggaran dana desa (DD, ADD dan IP) yang diturunkan ke desa tahun ini sebesar Rp 621 miliar atau hampir Rp 1 triliun. Anggaran yang begitu besar harus berbanding lurus dengan pengelolaan dan perencanaan keuangan desa secara benar dan baik. Saya harap Pengelolaan keuangan Desa di Kab. Garut bisa menjadi pecontohan di Jawa Barat maupun Nasional,” paparnya. (SY)***

Editor: Kang Cep.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI