Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau dalam Setahun, Pemkab Garut dapat Puluhan Miliar Rupiah

GARUT,(GE).- Baru-baru ini Ketua APTI Garut, Idin Suhanda, menyebut jika dana bagi hasil cukai DBHCT setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. Pada tahun ini dana yang diberikan pemerintah pusat ke Kabupaten Garut sebesar Rp 25 miliar. Sedangkan pada tahun 2019 bisa mencapai Rp 26,4 miliar.

Dari dana sebesar itu, 50 persen di antaranya digunakan Pemkab Garut untuk jaminan kesehatan masyarakat. Sedangkan sisanya, digunakan untuk kepentingan lain seperti infrastruktur dan pemanfaatan oleh petani.

Ketua APTI Garut, Idin Suhanda, saat diwawancarai wartawan di Gedung Pendopo Garut, Sabtu (25/08/2018)***

APTI Kabupaten Garut meminta dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) bisa digunakan untuk kesejahteraan petani tembakau. Penataan DBHCT oleh Pemkab Garut harus bisa lebih baik di tahun 2019.


” Tahun ini kurang tepat sasaran. Kami harap di 2019 bisa lebih tepat sasaran terutama untuk para petani tembakau,” ujar Ketua APTI Garut, usai pertemuan dengan Bupati di Gedung Pendopo, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Idin, produksi tembakau di Garut merupakan yang terbesar di Jabar. Area tanaman tembakau di Garut terdapat di 28 Kecamatan dengan kapasitas produksinya rata-rata 11 ton per hektare.

” Lebih dari 100 ribu orang petaninya. Kesejahteraan petani akan lebih bagus bila difasilitasi pemerintah. Misal ada bantuan sarana produksi, alat mesin, dan bantuan pascapanen,” ungkapnya.

Dikatakannya, tembakau Garut sudah menjadi langganan perusahan-perusahaan rokok besar di Indonesia. Daun tembakau basah tembakau contohnya, dalam sehari bisa dikirim sebanyak 15 truk ke Temanggung dan Wonosobo.

“15 truk itu baru dari Tarogong Kaler saja. Ada juga produk rajangan halus atau moletis. Itu dikirimnya ke Jogja dan Jatim. Rajangan halus hitam dikirim ke Payakumbuh, nantinya diekspor ke Malaysia, Brunei, dan Singapura,” jelasnya.

Keuntungan yang menggiurkan, membuat para petani enggan beralih ke tanaman lain. Untuk satu hektare lahan, modal yang dikeluarkan hanya sekitar Rp 20 juta. Dalam waktu empat bulan, petani bisa memanen hasilnya.

“Sehektare lahan itu bisa sampai 13 ton. Sekarang harga tembakau itu Rp 6000 per kilo. Jadi dari satu hektare bisa dapat Rp 78 juta. Keuntungannya sudah Rp 50 juta per hektare,” ungkapnya.

Idin mengaku jika pemerintah pusat berencana mengalihkan tanaman tembakau ke tanaman lain. Pasalnya persoalan tembakau berkaitan dengan kesehatan.

“Boleh lah bicara soal peralihan, perubahan tata kelola pertanian. Tapi ini turun temurun enggak bisa diubah langsung. Keuntungannya menggiurkan. Kalau pemerintah ingin ubah harus ada jaminan,” tukasnya.

Sementara itu, Bupati Garut, Rudy Gunawan bertekad menjadikan Kabupaten Garut sebagai sentra produksi tembakau berkualitas. Dari dana bagi hasil, Pemkab berencana untuk membuat laboratorium.

“Kadar nikotin itu diatur, makanya ingin ada laboratorium dari dana itu. Perlu teknologi baru agar hasilnya lebih baik,” ujarnya. (Tim GE)***

Editor: ER.

TULIS KOMENTAR KAMU DI SINI